Open AccessBook
Hukum Perdata Islam di Indonesia
H. Zainuddin Ali
- 01 Jan 2014
377
TL;DR: In this paper, buah pikiran seorang ying sudah pakar dalam bidangnya menguraikan Hukum Perdata Islam secara cerdas, padat, dan bernuansa keilmuan ying tinggi, dapat dimiliki oleh semua pihak ying ingin mendalami Huki-Perdata Islam.
read more
Abstract: Buku yang ada dihadapan pembaca membicarakan Hukum Perdata Islam atau yang biasa disebut figh muamalah, baik dalam pengertian umum maupun khusus. Hukum Perdata Islam dalam pengertian umum adalah norma hukum yang memuat: (1)munakahat (hukum perkawinan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat hukumnya), (2) wirasah atau faraid (hukum kewarisan mengatur segala persoalan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, harta warisan, serta pembagian harta warisan). Adapun dalam pengertian khusus, fiqh muamalah mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan mengenai jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.rnDari pengertian di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Hukum Perdata Islam adalah segala yang berkaitan dengan hukum perkawinan, kewarisan, dan pengaturan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan jual beli, pinjam-meminjam, persyarikatan (kerja sama bagi hasil), pengalihan hak, dan segala yang berkaitan dengan transaksi.rnrnBuku ini merupakan buah pikiran seorang yang sudah pakar dalam bidangnya menguraikan Hukum Perdata Islam secara cerdas, padat, dan bernuansa keilmuan yang tinggi, dapat dimiliki oleh semua pihak yang ingin mendalami Hukum Perdata Islam.
read more
Chat with Paper
AI Agents for this Paper
Find similar papers on Google Scholar, PubMed and Arxiv
Write a critical review of this paper
Analyze citations of this paper to find unaddressed research gaps
Citations
Menggali Potensi Ekonomi Zakat Dan Wakaf Untuk Kesetaraan Sosial
Muhammad Fajri Pradingga,Ahmad Nasirudin,Eko Anggi Cahyadi,Soni Alfiansyah,Auni Maliki,Ahmad Zaki Zaki Mubarok +5 more
TL;DR: Zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia, namun pengembangan peran zakat di Indonesia masih terkendala karena beberapa permasalahan zakat di Indonesia.
Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah terhadap Istri Pasca Perceraian
Patimah,Kiljamilawati,Israh Ramdana Tegar +2 more
TL;DR: Hak-hak perempuan dalam penganggarannafkah pasca perceraian tidak selalu terjaga di bawah proteksi hukum, terutama dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayar kepada istri.
Effectiveness of Article 53 On Marrying Pregnant Women In Compilation Of Islamic Law
Srirahma Srirahma,Sri Nanang Meiske Kamba +1 more
TL;DR: Article 53 of the Compilation of Islamic Law against pregnant women marrying men who do not impregnate them is not yet effective in Tojo Una-Una Regency.
Tradisi Upacara Perkawinan Adat Pandhebeh Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso)
Dimas Adityarahman
TL;DR: The Pandhebeh tradition is a hereditary tradition in Wringin Village, Bondowoso Regency, aimed at eliminating bad luck inherent in Pandhebeh children. According to Islamic law, the tradition can be categorized as ‘urf al-shohih.
Analysis of the Legal Consequences of Legalizing Polyandry Marriages in the Gorontalo Religious Court Area
Siti Nur Magfirah A. Hudodo,Nur Mohamad Kasim,Sri Nanang Meiske KAMBA,Siti Nur Magfirah A. Hudodo,Nur Mohamad Kasim,Sri Nanang Meiske KAMBA +5 more
Abstract: The purpose of this research is to find out the Legal Consequences of Legalizing Polyandry Marriages in the Gorontalo Religious Court Area. In this research, the author uses normative research method or normative juridical research. This normative research includes library research or document study, because the object studied is in the form of public official documents, namely official data from the Gorontalo Religious Court. The results of this study researchers found preliminary data in the Gorontalo Religious Court, there is 1 (one) case of Itsbat Nikah application which is contrary to Article 3 and Article 9 of Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, as well as Article 40 of the Compilation of Islamic Law (KHI) but by the panel of judges the case was granted and there was 1 (one) itsbat nikah case Number 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo with the same type of application case but there were differences in the judge's consideration in deciding the case with the ruling not accepted.