Abstract: Cengkeh (Syzygium aromaticum (L) Merr & Perry) merupakan tanaman rempah yang sejak lama digunakan dalam industri rokok kretek, makanan, minuman dan obat - obatan. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan di atas adalah bunga, tangkai bunga dan daun cengkeh. Kegunaan cengkeh ini kemudian berkembang dalam industri kosmetik dan akhir - akhir ini terdapat beberapa temuan yang memperlihatkan kemungkinan pengem-bangan penggunaan cengkeh untuk keperluan lain diantaranya sebagai bahan anestesi untuk ikan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Banyaknya kegunaan cengkeh ini disebabkan karena bunga, tangkai bunga dan daun cengkeh mengandung minyak cengkeh yang mempunyai rasa dan aroma khas dan banyak disenangi orang, selain itu minyak tersebut mempunyai sifat stimulan, anestetik, karminatif, antiemetik, antiseptik dan antispasmodik. Penggunaan cengkeh dalam industri makanan, minuman dan obat obatan relatif tetap. Sedangkan pada industri rokok kretek cenderung menurun. Di lain pihak produksi dan harga cengkeh sangat berfluktuasi. Kadang-kadang terjadi kelebihan produksi. Adanya kemungkinan diversifikasi produk diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan di atas, hanya saja perlu kajian lebih lanjut, baik dari segi teknologi dampak lingkungan dan ekonominya. Kata kunci : Cengkeh, Syzygium aromaticum minyak cengkeh, diversifikasi produk ABSTRACT Diversification of clove utilization Clove (Syzygium aromaticum (L) Merr & Perry) is one among spices which has been used for a long time in kretek cigarette, food, beverages and pharmacy industry. Parts of the tree which are used for the above purposes are clove bud, stem and leaf. The use of clove was then developed for cosmetic industry, and recently there were some research finding which show the opportunity of clove for other purposes such as fish anaesthetic and pest and diseases plant protection. The use of clove for the above purposes is because of clove bud, steam and leaf contain clove oil which have specific flavour and it can be used as the stimulan, anaesthetic, carminative, antiemetic, antiseptic and antispasmodic. The use of clove in food, beverages and pharmacy industry is relatively stable, while in kretek cigarette industry it tends to decline. On the other hand the production and price of clove are fluctuated sharply, sometimes there are over supply. Diversification of clove utilization is hoped to solve the above problem, but it still needs further study on the technology, environment and economic aspects. Key words : Clove, Syzygium aromaticum, clove oil, product diversification.

Abstract: ABSTRAK Keterbatasan lahan pertanian mendorong masyarakat/ petani membuka lahan baru di kawasan hutan, dengan cara menebang dan membongkar tanaman hutan serta membakar sisa-sisa tanaman dan semak belukar, akibatnya lahan menjadi kritis. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui penerapan sistem agroforestri berbasis kopi. Agroforestri berbasis kopi yang sudah dikembangkan petani berperan dalam : (1) Konservasi lahan, air dan keanekaragaman hayati, (2) Penambahan unsur hara lahan, (3) Pengendalian iklim mikro, (4) Penambahan cadangan karbon (5) Menekan serangan hama dan penyakit dan (6) Peningkatan pendapatan petani. Agroforestri berbasis kopi telah dipraktekkan oleh petani pada berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya di Lampung Barat (pola hutan kemasyarakatan dan hutan desa), Jawa Barat dan Jawa Tengah (pola pengelolaan hutan bersama masyarakat). Tantangan/masalah yang dijumpai pada agroforestri berbasis kopi diantaranya (1) Tingkat pengetahun petani tentang budidaya agroforestri berbasis kopi yang masih rendah, (2) Terbatasnya modal usaha dan (3) Ketidakpastian status lahan usaha. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilalukan melalui pelatihan dan pendampingan teknologi budidaya, bantuan modal usaha dan kepastian hukum status lahan. Pengembangan agroforesti berbasis kopi diarahkan pada dikawasan hutan milik Perum Perhutani, hutan kemasyarakan (HKm) dan hutan desa (HD) yang luasnya masing-masing 2.250.172; 2.500.000 dan 500.000 ha. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran agroforestri berbasis kopi terhadap lingkungan, dan ekonomi petani serta prospek pengembangannya di Indonesia. Kata kunci: Tanaman kopi, agroforestri, tanaman penaung, lingkungan, pendapatan, pengembangan ABSTRACT Prospects of Agroforestry Development Based on Coffee in Indonesia Limitations of agricultural land to encourage people/ farmers open up new land in forest areas, by felling tree forests and forcing open plants and burning the remains of plants and shrubs as a result of land being serious critical. One effort to over come the problem is through the implementation of a coffee-based agroforestry systems. Role-based on agroforestry coffee farmers that have been developed, by farmers involve on (1) Conserve land, water and biodiversity, (2) Add of nutrients lands, (3) Control of microclimate, (4) Add of carbon stocks (5) Suppress pests and diseases, and (6) Enhancement to the income of farmers. Coffee-based agroforestry has been practiced by farmers in various regions in Indonesia, including in West Lampung (patterns of community forestry and forest villages), West Java and Central Java (forest management with communities). Challenge/problems encountered in the coffee-based agroforestry include (1) The level of knowledge of farmers on the cultivation of coffee-based agroforestry still low, (2) Lack of venture capital and (3) The uncertainty of the status of business land. Efforts to overcome these problems can through training and mentoring cultivation technology, venture capital assistance and legal certainty of land status. Development direction of coffee-based agroforestry can be done conduct of region-owned Perum Perhutani, community forestry (CF) and village forest (VF) which covers each 2.250.172; 2.500.000 and 500.000 ha. This paper aims to identify the role of coffee-based agroforestry on the environment, and the economy of farmers and development prospect in Indonesia. Keywords: Coffee sp., agroforestry, shade plants, environment, income, development

Abstract: ABSTRAK Kemiri sunan (Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak nabati yang memiliki potensi besar sebagai sumber bahan baku untuk biodiesel. Tingkat produktivitas yang dapat mencapai 8-9 ton minyak kasar atau setara dengan 6-8 ton biodiesel/ha/tahun memiliki nilai strategis terkait dengan program pemerintah dalam mencari alternatif sumber energi baru yang terbarukan. Pengembangan sumber energi terbarukan seperti yang berasal dari minyak nabati kemiri sunan merupakan salah satu alternatif dalam upaya memenuhi defisit energi untuk keperluan domestik sehingga Indonesia dapat keluar dari himpitan krisis energi. Lahan-lahan yang telah terdegradasi di Indonesia dari tahun ke tahun luasnya semakin bertambah baik karena faktor alam maupun karena eksploitasi yang tidak terkendali. Disisi lain pengembangan tanaman sumber BBN terkendala karena keterbatasan lahan. Kajian yang telah dilakukan secara intensif terhadap karakteristik tanaman, minyak dan biodiesel yang dihasilkannya, serta daya adaptasinya yang sangat luas terhadap beragam agroekosistem yang ada di Indonesia, tanaman kemiri sunan memberikan harapan yang baik disamping sebagai sumber bahan baku biodiesel, juga dapat berfungsi sebagai tanaman konservasi untuk mereklamasi lahan-lahan marginal yang telah terdegradasi. Disamping itu, pengembangan tanaman kemiri sunan di lahan yang telah terdegradasi tidak hanya akan dapat meningkatkan nilai ekonomi lahan tersebut, tetapi juga dapat dijadikan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, serta mampu menyediakan kebutuhan energi bagi masyarakat sekitar maupun ke wilayah yang lebih luas. Kata kunci: Kemiri sunan, biodiesel, energi baru terbarukan, lahan terdegradasi, lahan bekas tambang. ABSTRACT The Multiple Benefits of Developing Kemiri Sunan (Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) In Degraded Land Kemiri sunan (Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw) is one kind of vegetable oil crops that have great potential as a source of raw material for biodiesel. The productivity level that can reach 8-9 tons of crude oil, equivalent to 6-8 tons of biodiesel/ha/year make as a strategic commodity associated with government programs to find alternative sources of renewable energy. Development of renewable energy such as from vegetable oils of kemiri sunan is one of the alternatives in an effort to solve the deficit of energy for domestic use so that Indonesia can way out of the crush of the energy crisis. Lands that have been degraded in Indonesia continuously increasing both cause of the extent of natural factors and uncontrolled exploitation. On the other hand the development of this plants retricted by aviability of land. The research88 Volume 14 Nomor 2, Des 2015 : 87 - 101 studies have been conducted on the characteristics of plants, oil and biodiesel production, and adaptability in very broadly of Indonesian agro-ecosystem, this plant show well hopes besides as a source of raw material for biodiesel, it can also function as a conservation plant to reclaim marginal lands that have been degraded. In addition, the development of kemiri sunan on degraded land will not only be able to increase the economic value of the land, but also can be used as crops of high economic value, and able to provide for the energy needs of the surrounding communities and to the wider region. Keywords: Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw, biodiesel, renewable energy, degraded land, post mained land.

Abstract: Banyak anggapan bahwa metode penggunaan statistik pada kejahatan hanya dipandang sebagai tabel dan angka. Tetapi yang perlu dipahami adalah mengolah data-data tersebut sehingga muncul asumsi-asumsi tingkat kriminalitas pada daerah tertentu. Metode dalam penelitian ini adalah empiris, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa trend statistik kriminal yang terjadi di daerah tertentu cenderung menurun karena dipengaruhi oleh pertambahan penduduk, sedangkan jumlah pelaku tindak pidana fluktuatif naik-turun. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah kebijakan mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pembinaan narapidana. Many opinions said that method of using statistics on crime is only viewed as tables and figures. It is necessary to understand how to process those data in order to arise assumptions of crime rate in an area. This study used empirical method. The data consists of primary and secondary data. Result of the research showed that trend of crime statistics occurred in region trends to decrease because of the influence of population growth, while the number of perpetrators are fluctuative. It is suggested for legal authority officials to make a policy ranging from level of investigation to convict nurture.

Abstract: Teaching and learning interaction ins chools is an interactive activity and the various components to realize the achievement of learning objectives have been established in the learning planning, to get there, first it need to be understood about the meaning of the term learning, teaching and interaction. These three terms will lead to the definition of teaching and learning interaction. The utilization of information technology in the making and using of interactive multimedia in learning in school be judged very effective in supporting the learning materials delivery. The use of interactive multimedia in the learning in school is one of solution to relieve stiffness, saturation, and the vacuum of students in learning so many kinds of subject in school. By steps and the process of the use of the right interactive multimedia, using interactive multimedia as the messaging media will stimulate thought, feelings, concerns and wishes of student so as to encourage the learning process more interactive and communicative and can enhance students learning experiences become more concrete.

Abstract: Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia melepaskan hak atas tanah, maka timbul sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak. Sifat sengketa dalam pengadaan tanah adalah sengketa tata usaa negara dan sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan ditempuh melalui musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak, gugatan, atau keberatan kepada pengadilan. Acquisition of land for public purpose can be reached through land acquisition. Land acquisition for public interest require the approval of the party entiled. There fore, the party entiled to not be willing to give up their land rights, the dispute arises between agencies that require land and beneficiaries. The nature of the dispute in the procurement of land for public purposes is dispute administrative and civil disputes. Settlement of disputes in land acquisition for public purposes pursued through consultation between the agencies that require land and the party entiled to, claim, or objection to the court.

Abstract: The intent and purpose of this study was to determine how the performance of the Regional Disaster Management Agency in the Karo District Disaster Relief Efforts eruption of Mount Sinabung, to know what obstacles faced by the Regional Disaster Management Agency in the Karo District Disaster Relief Efforts eruption of Mount Sinabung. The method used in this research is descriptive qualitative method, which uses the theory of an explanatory research with a view to interpreting the phenomena occurring in the performance of Regional Disaster Management Agency Karo in Efforts for Disaster Management eruption of Mount Sinabung and done by involving a variety of data collection techniques exist. Produce and process the data descriptive nature, such as interviews and direct observation.

Abstract: Ada tiga teori hukum asli Indonesia yang mewarnai perkembangan kajian dan praktik hukum di Indonesia, baik pemikiran, pembuatan, penerapan maupun pada penegakannya. Tiga teori tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Hukum Integratif yang diusung oleh Romli Atmasasmita. Teori Hukum Pembangunan dalam perkembangannya dikritisi oleh teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif yang merekontruksi teori Hukum Pembangunan dan sekaligus Teori Hukum Progresif. Hal ini membuktikan bahwa suatu teori itu dibangun berdasarkan teori-teori yang ada sebelumnya. Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif dan Teori Hukum Integratif jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi, maka akan memunculkan Teori Hukum Pancasila sebagai sintesanya. Ketiga teori tersebut semuanya berpijak pada hukum yang hidup ( living law ) dalam masyarakat dan berdasar pada nilai-nilai yang primodial dari bangsa Indonesia itu sendiri; yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai peculiar of social life dan sekaligus sebagai volkgeist .Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan bahkan aksiologisnya. Three legal origin theories of Indonesia have influenced the development of study and practice of law in Indonesia, whether in its thought, creation, implementation, and enforcement. Those three theories are Mochtar Kusumaatmadja’s Developmental Legal Theory, Satjipto Rahardjo‘s Progressive Legal Theory and Romli Atmasasmita’s Integrative Legal Theory. Developmental Legal Theory has been criticized by Progressive Legal Theory and Integrative Legal Theory which rebuilds both Developmental Legal Theory and Progressive Legal Theory. It proves that a theory is built based on previous theories. Viewing these theories (the Developmental Legal Theory, Progressive Legal Theory and Integrative Legal Theory) from corvergence point generates Legal Theory of Five Principles known as Pancasila. All these theories are based on living law in society and primordial values of Indonesian, which are the values of Pancasila as peculiar of social life and volkgeist. Legal Theory of Pancasila is a legal theory based on the values of Pancasila as ontological, epistemological and axiological foundation.

Abstract: Organizational communication is a study that will provide benefits not only for anyone who wants to understand better the behavior of the organization, but it also has a pragmatic aspect for people who want to assert performance as a participant or member of an organization . The study of organizational communication can provide a strong foundation for a career in management, human resource development, and corporate communications, as well as other tasks oriented to people within the organization. Communication involves the organization of formal and informal forms of communication, and other forms of interpersonal communication and group communication, and public communication. Approach and understanding of the interaction in organizational communication, we can further improve the performance, achievement, and achieve goals that have been set together.

Abstract: Kecemasan terhadap cyber crime telah menjadi perhatian dunia, namun tidak semua negara di dunia ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah cyber crime dan memiliki peraturannya kecuali negara-negara maju dan beberapa negara berkembang. Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka menemukan, mengkaji dan menganalisa upaya pemerintah Indonesia dalam perlindungan terhadap data informasi rahasia negara dan meneliti tentang bentuk-bentuk perlawanan pemerintahan Indonesia terhadap cyber war . Menemukan rekonstruksi pembentukan national cyber defense atau cyber army dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara. Dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, telah ditetapkan bahwa ancaman dalam sistem pertahanan negara terdiri dari ancaman militer dan ancaman non militer, termasuk diantaranya ancaman siber. Salah satu efek samping negatif dari perkembangan dunia siber melalui internet antara lain adalah kejahatan dalam bentuk pelanggaran hukum atau cyber crime , di mana bila eskalasinya lebih meluas dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa. Sebagai upaya penanggulangan terhadap serangan-serangan di dunia maya ini, diperlukanlah sebuah lembaga yang bertugas menjadi benteng pertahanan dunia siber atau cyber defense . Anxiety against cybercrime has become the world’s attention, but not all countries in the world is giving greater attention to the problem of cybercrime by having the rule and unless the developed countries and some developing countries. The purpose of this research is in order to find, examine and analyze the efforts of the Indonesia Government in the protection of State secrets information and data, also to research the forms of Indonesia Government resistance against cyber war. Find a reconstruction of national cyber defense formation or cyber army in an attempt to defend the sovereignty of the country. In Act No. 3 of 2002 on State Defense, it has been established that the threat in the country’s defense system consists of a military threat and non-military threat, which is including cyber threats. One of the negative effects of the cyber world development via the internet among other things is a crime in violation of the law cybercrime, where when the escalation widely spread, it could have threatened the country’s sovereignty, territorial integrity or the safety of the nation. In an effort to combat against the attacks in this virtual world, will require an agency that is in charge of being the world’s bulwark cyber or cyber defense.

Abstract: Pada hakekatnya, tujuan dilaksanakannya reformasi agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin. Reforma agraria tidak hanya dipahami sebagai kebijakan untuk redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan/modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, dan juga distribusi kekuatan politik. Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reformasi agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga desa yang pada umumnya petani gurem atau buruh tani. Reforma agraria memainkan peran penting dalam perang melawan kemiskinan pedesaan. Sasaran utama reforma agraria adalah terciptanya keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria. In essence, the purpose of the implementation of agrarian reformis to improve the welfare of the poor peasants. Agrarian reformis not only understood as a policy for there distribution of land, but also as abroader process such as access to natural resources, financial/capital, technology, goods and labor markets, and also the distribution of political power. Equitable distribution of land tenureinrural areas as a result of agrarian reform will result in an increase in the welfare of the villagers who are generally small farmers or farm laborers. Agrarian reform plays an important role in the fight against ruralpoverty. The main target of the agrarian reformis the creation of social justice that is characterized by the presence of agrarian justice.

Abstract: ABSTRAK Kenaf merupakan tanaman penghasil serat alam yang memiliki banyak produk diversifikasi dengan nilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan. Kontribusi kenaf terhadap lingkungan juga dikenal melalui kemampuannya yang tinggi dalam menyerap karbondioksida. Karbondioksida (CO2) adalah gas penyumbang efek rumah kaca utama yang sebagiannya dihasilkan secara antropogenik. Penyimpanan karbon oleh tanaman menjadi salah satu langkah paling penting dalam mitigasi gas rumah kaca. Tingginya absorbsi karbondioksida oleh kenaf dipengaruhi oleh laju fotosintesis yang tinggi, meskipun kenaf termasuk dalam tumbuhan C3. Laju fotosintesis kenaf didukung oleh aktivitas RuBP karboksilase, konduktansi stomata, dan hasil biomasa tanaman yang tinggi. Laju fotosintesis kenaf mencapai 3-8 kali lebih tinggi dibandingkan pohon dan tanaman C3 lainnya. Berdasarkan biomasa yang dihasilkan, kenaf siap panen umur 4-5 bulan menyimpan 2,9-12,1 ton C/ha atau menyerap 21-89 ton CO2/ha/tahun tergantung pada manajemen agronomi dan kondisi lingkungannya. Dengan luas lahan kenaf di Indonesia saat ini kurang lebih 3000 ha, maka serapan CO2 per tahun mencapai 63-267 ribu ton. Selain sebagai penyimpan karbon dalam waktu lama, beberapa produk diversifikasi kenaf seperti interior dan komponen mobil, peredam suara, serta pulp dan kertas juga turut berkontribusi mengurangi emisi CO2 melalui penghematan energi, serta mengurangi laju deforestasi dan emisi gas berbahaya lainnya. Pengembangan kenaf diharapkan mampu membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca serta menyediakan bahan baku serat alam untuk kebutuhan industri yang ramah lingkungan. Kata kunci: Kenaf, absorbsi karbondioksida ABSTRACT Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) Benefits in Carbon Dioxide (CO2) Sequestration Kenaf is a natural fiber crop that have a lot of diversified products with high economic value and environmental functions. Kenaf contribution to the environment is also known through a high ability to absorb carbon dioxide. Carbon dioxide (CO2) gas is the main anthropogenic contributor to the greenhouse effect. Carbon sequestration by plants became one of the most important steps to greenhouse gases mitigation. The high absorption of carbon dioxide by kenaf affected by the high photosynthetic rate, although kenaf belongs to the group of C3 plants. Kenaf photosynthetic rate supported by high RuBP carboxilase activity, high stomatal conductance, and high plant biomass production. Kenaf photosynthetic rate reaches 3-8 times higher than trees and other C3 plants. Based on biomass produced, kenaf ready for harvest on 4-5 months plant age saved 2,9-12,1 tonnes C/ha or absorb 21-89 tonnes CO2/ha/year depending on the agronomic management and environmental conditions. Nowadays, land area of kenaf in Indonesia is approximately 3000 ha, therefore the absorption of CO2 reaches about 63-267 million tonnes/year. As well as carbon sink in long time, some kenaf diversified products such as car interior and automobile components, sound absorber, and pulp and paper also contribute to reducing CO2 emissions through savings of energy and decreasing deforestation rate and other harmful gas emissions. Development of kenaf plantation is expected to help the Indonesian government in an effort to reducing greenhouse gas emissions as well as providing the raw materials of natural fiber for environmentally friendly industrial raw materials. Keywords : Hibiscus cannabinus L., carbon dioxide sequestration

Abstract: Prolonged conflict between the indigenous people of Papua and PT. Freeport Indonesia should receive serious attention from the government. Not only casualties property but also be a “thorn in the flesh” in the way of national and state, because this conflict into the international spotlight and influence overseas investor for security reason that are not guaranteed. The conflict has taken approximately 40 years old, there must be something wrong in the stage of completion. Settlement with guns and violence is not the right solution even sharpen the conflict even during the year 2009 has been approximately 50 times the clash of indigenous Papuans with PT. Freeport Indonesia and the government until 2010 even clashes are still on going. Need cultural wisdom in seeing social problems and attention to policy and development culture that framed the conflict can be ended.

Abstract: Lembaga jaminan Fidusia saat ini merupakan suatu kebutuhan yang didambakan oleh para pelaku usaha yang membutuhkan modal, dengan menjaminkan benda bergerak berharga miliknya, namun tanpa keharusan melepaskan hak penguasaan atas benda bergerak berharga yang dijaminkan tersebut. Fidusia mengalami perjalanan panjang hingga diundangkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satu masa perkembangannya adalah dengan adanya putusan mengenai benda inventaris atau benda benda persediaan yang dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia. Melalui UUJF pun juga diatur mengenai dapatnya benda persediaan dijadikan objek jaminan Fidusia, namun aturan yang diberikan tidaklah komprehensif, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana karakternya, dan perlindungan hukumnya apabila ada sengketa di antara para pihak. Nowadays, Fiduciary security agency has been a necessity coveted by entrepreneurs who need capital by mortgaging their valuable chattel/moving goods without relinquishing the right of control over the collateral valuable chattel. Fiduciary has been in a long phase until the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary has been enacted. One of its development periods is the presence of a decision regarding an inventory or supplies secured to fiduciary insurance agency. It is also regulated about the availability of supplies become fiduciary objects through UUJF. Since the given rule is not comprehensive, it is necessary to figure out how its characters and legal protection when a dispute arises among the parties.

Abstract: Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN khusus di bidang ketenagakerjan, yaitu dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, itu tidak bisa dihindari dan harus dihadapi dengan kesiapan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di segala bidang, dan hal yang paling mendasar adalah implementasi terhadap peraturan hukum ketenagakerjaan yang harus benar-benar diterapkan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan proteksi yang memberi batasan-batasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan memiliki standar kompetensi dengan batasan jangka waktu bekerja serta wajib ada tenaga pendamping tenaga kerja Indonesia, harus benar-benar selektif mungkin untuk diterapkan sehingga tidak terjadi di lapangan kerja di Indonesia semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja asing, batasan-batasan mengenai pekerjaan dengan jabatan-jabatan tertentu serta batas waktu dengan tujuan memberikan perlindungan kesempatan terhadap tenaga kerja Indonesia. Facing the era of AEC specialized in the field of employment i.e. with the influx of foreign labor to Indonesia, it is inevitable and must be faced with labor Indonesia’s readiness to compete in all areas, and the most fundamental thing is the implementation of regulatory labor laws that should be completely applied to the use of foreign labor. Supervising the implementation of the Indonesia Manpower Minister Decree as the implementation of Indonesia Law No. 13 of 2003 about Labor, is a protection that gives restrictions against certain positions that can be occupied by foreign labor who work in Indonesia to have a standard competencies with limitation periods of work and assisted by Indonesian workers, also it have to be really selective to be implemented so that not all fields of employment may be filled by foreign labor, that’s why restrictions of employment with certain positions, also time limits is necessary in order to provide protection against Indonesian labor opportunities.

Abstract: The Title of this research is Counseling Communication and Adoption of Innovation (Correlational Studies of Counseling Communication of Cervical Cancer by PKBI Sumatera Utara Concerning the Level Woman’s Adoption of Innovation at Kelurahan Belawan II). The aim of this study is to determine the effect of conceling cervical cancer that conducted by PKBI Sumatera Utara concerning the level of woman adoption of innovation at Kelurahan Belawan II in form of pap smear test. This study uses total sampling with the total population are 17 people. The data are gotten from questioner with number of questions are 34 questions. Data obtained were analyzed by using analysis of single table and cross table. Processing analysis data using SPSS for windows version 15.0. Hypothesis results showed there was significant correlation between counceling communication of cervical cancer by PKBI Sumatera Utara concerning the level of woman’s adoption of innovation at Kelurahan Belawan II.

Abstract: New admissions is an essential part of the school to be recognized or selected by parents in order to enroll their children at the school. Various ways of promotion every year is always done to make it more known by parents and prospective students themselves in choosing schools that match their interests and skills possessed by prospective students in the school department contained. Originally a school just introduced their schools offline either using banners or promotions of students who are already attending the school without the help of technology that can be used by parents, but the use of the internet is now enabling everyone to be able to search for information quickly and efficiently without wasting time in getting the desired information, that's what made the design of new admissions online. In this system all of which related to the procedures of registration, majors available, fees based on the subject as well as the orientation of learners can be determined directly by parents and prospective students who will enroll at the school. Prospective students can also provide information relating to personal order to complete the personal details of prospective students before the new admissions process is done so that the data - the data provided can be used for new admissions process to the next stage. While using the website easier for administrators to manage data related to prospective students and to update the information relating to schools ranging from registration procedure, facility, fees and registration statements relating to new admissions. By using the internet and website are expected to facilitate the prospective student registration, more efficient and more affordable to the general public Keyword : System design, enrollment, website

Abstract: Hukum selalu hadir untuk mengatasi kejahatan dan menghadirkan kembali keadilan. Urgensi kehadiran hukum mengatasi kejahatan atau ketidakadilan pertambangan terlihat dalam rumusan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Keadilan Bermartabat memotret, menggambarkan dan terutama menjelaskan bagaimana eksistensi hukum mengatasi kejahatan maupun pelanggaran atau ketidakadilan yang selalu mengancam eksistensi dunia pertambangan. Suatu contoh dari gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan dan kehadiran hukum untuk mencegah dan mengatasi kejahatan dalam bidang pertambangan dalam sistem hukum Pancasila itu antara lain dapat terlihat manifestasinya dalam rumusan ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Gambaran Keadilan Bermartabat tentang kejahatan atau ketidakadilan serta upaya untuk mengatasi kejahatan dan ketidakadilan pertambangan antara lain dapat ditemukan dalam rumusan pasal-pasal mulai Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. The law has always been around to overcome evil and restore justice. The urgency of the ever presence of law in handling mining crime activities could be seen in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 33 Section 3. It is stipulated that land, water and wealth of it’s natural resources are in the possession of the State and used for the utmost welfare of the people. The Dignified Justice has potrayed, described and particularly explained how the law exists to overcome crimes and offences or injustices which always threaten the mining industries. Among other things, one of the examples ofthe Dignified Justice Theory describes how the law plays it’s role to prevent and solve crimes in the Pancasila Legal System which is in the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining. The details on the types of crimes and offences on the mining field and all the legal efforts to overcome those injustices might be found in the Articles of 158 to 165 of the Law number 4/2009 on Minerals and Coals Mining.

Abstract: Pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK), membawa harapan dan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan di Indonesia. Namun demikian sebelum pemberlakuan UUOJK, telah terdapat pengaturan mengenai perlindungan konsumen, yakni dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Ruang lingkup pengaturan UUPK pada dasarnya juga mencakup perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan yakni perbankan, lembaga pembiayaan dan asuransi. Metode penelitian merupakan metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode normatif. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dalam UUOJK pada dasarnya merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Namun karena adanya perbedaan definisi konsumen dalam UUPK dan UUOJK maka secara umum UUPK bukan merupakan lex generalis dari UUOJK. UUOJK dapat dipandang sebagai lex specialis dari UUPK sepanjang mengenai konsumen dalam pengertian konsumen menurut UUPK. Enforcement of the Act No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (UUOJK) brings hope and legal certainty for consumer protection in the financial service sector in Indonesia. However, there has been a regulation on consumer protection, namely in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) before the enactment of UUOJK. The scope of UUPK regulation also basically includes consumer protection in the financial service sector which are banking, finance and insurance institutions. This study is a normative legal research which studies library materials or secondary data. The study is analytical descriptive that uses normative methods. Based on the results and discussion, it is concluded that regulation of consumer protection in the financial service sector written in UUOJK is basically special rules governing consumer protection in the financial service sector. However, UUPK is generally not a lex generalis of UUOJK due to different definition of consumer in UUPK and UUOJK. In the case of term consumer according to UUPK, UUOJK can be regarded as lex specialis of UUPK.

Abstract: Kurator dalam menjalankan profesinya tentu mempunyai kode etik profesi kurator sebagai standar profesi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan kurator merupakan profesi, maka kepadanya berlaku juga kaidah etika yang terdapat dalam kode etiknya, yang dijabarkan lebih lanjut dalam aturan profesinya. Kurator merupakan profesi yang mandiri, sehingga mereka harus bergabung dalam suatu organisasi profesi yang ada. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah fungsi kode etik profesi kurator bagi kurator dalam menjalankan tugas sebagai kurator. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan bahan hukum sekunder yang didapat melalui perpustakaan yang diperlukan dalam rangka mengidentifikasi bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis. Dari hasil penelitian, bahwa ada beberapa fungsi kode etik kurator yang sangat penting bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dan mekanisme pemberian sanksi bagi kurator yang melakukan pelanggaran kode etik juga sangat jelas diterangkan dalam kode etik profesi kurator yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kurator yang ada di Indonesia. Curator in performing his profession has an ethical code of conduct for curator as a standard for curator in performing his work. Curator is a profession. It means that it has ethical code of conduct which is described further in the code of conduct of the profession. Curator is an independent profession, curators have to join the existing professional organization. The main problem needs to be answered in this research is what the function of ethical code of conduct for curator in performing his job as a curator is. This research was conducted using the methods of law approach and conceptual approach with secondary law obtained from the library which is needed in order to identify those sources systematically. The results showed that there are several functions of ethical code of conduct of curator that are important for curator in performing his job and the mechanism of giving sanction to curator who breaks the code of conduct is also clearly described in code of conduct of curator issued by organization of curator existing in Indonesia.

Abstract: ABSTRAK Salah satu penyebab utama rendahnya produktivitas tanaman lada di Indonesia karena sebagian besar petani lada masih menggunakan benih lada asalan yang kurang terjamin mutunya. Penggunaan benih unggul bermutu menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan produktivitas tanaman dan pendapatan petani. Varietas unggul lada telah dihasilkan, tetapi distribusi dan adopsinya masih sangat terbatas. Teknologi perbenihan untuk menghasilkan benih lada unggul dan bermutu dengan menggunakan bahan setek satu ruas telah cukup tersedia. Kebun induk konvensional menghasilkan bahan setek dalam jumlah yang terbatas, sehingga tidak mampu memenuhi besarnya kebutuhan benih lada. Bahan tanam lada unggul dan bermutu dalam jumlah banyak dapat disediakan melalui pendirian kebun induk mini, yaitu kebun induk lada dengan jarak tanam yang telah disesuaikan dari 2.5 x 2.5 m menjadi 0.5 x 1.0 m (populasi tanaman 1600 pohon per hektar menjadi 20 000 pohon), dengan potensi hasil dalam satu hektar setiap tahun sebesar 432 000 setek satu ruas, yang mampu memenuhi kebutuhan benih untuk pengembangan seluas 198.8 ha. Dukungan plasma nutfah dan teknik penanda molekuler akan membantu perbaikan sifat tanaman lada ke depan. Untuk memacu penyediaan benih lada unggul bermutu perlu dilakukan pembinaan penangkar benih, desentralisasi pendirian kebun induk mini tanaman lada dan peningkatan dukungan pemerintah daerah. Kata kunci : Piper nigrum L., teknologi benih, kebun induk mini, benih unggul. Challenges And Planting Material Provision of Technology Readiness Support Increasing National Productivity of Black Pepper (Piper nigrum L.) ABSTRACT Low productivity of Indonesian black pepper is coused most farmers use low quality of black pepper seed. The use of improved seed quality is a key in improving crop productivity and farmers' income. Yielding of black pepper varieties have been produced, but the distribution and adoption is still very limited. Seed technology to generate superior-quality black pepper seeds using a cutting materials segment has sufficient available. Conventional seed garden produce stem cuttings material in limited quantities, so it is not able to supply the tremendous demand for black pepper seeds. Planting materials of black pepper sedd superior quality and in large quantities can be provided through the establishment of holding a mini orchard, the orchard with pepper stem spacing has been adjusted from 2.5 x 2.5 m to be come 0.5 x 1.0 m (population 1600 tree per hectare to be come 20 000 tree), with potential results in one hectare each year by 432 000 cuttings of the segment, which is able to meet the needs of the seed for the development of an area of 198.8 ha. Germplasm supporting and molecular marker techniques will help to repair properties of black pepper in the future. To encourage the provision of superior quality black pepper seeds need to be developed, decentralization establishment holding a mini garden black pepper and increase local government support. Keywords : Piper nigrum L., seed technology, mini seed garden, superior seed.

Abstract: This study aims to examine community participation in development planning participatory review of aspects of infrastructure or in the physical plane and the factors that hinder participation in participatory development planning. The study was conducted in the Village of White Sei Middle District of Medan Medan Petisah region known as the strategic and people's lives are pretty good. Forms of research is qualitative descriptive. Data collection techniques used in this research through interviews with related parties such as village officials, LPM, which is present in participatory development planning activities, and organizers of participatory development planning. In addition, another technique used is observation, and documentation. The data analysis technique used is descriptive analysis.The results showed that the level of public participation is being actif. Because to the active participation and passive participation made some communities in Middle Village White Sei when participation took place.

Abstract: Tanaman kelapa (Cocos nucifera) memiliki peran yang strategis bagi masyarakat Indonesia, bahkan tanaman kelapa termasuk sebagai komoditas sosial kedua setelah padi mengingat produknya merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok masyarakat. Peran strategis demikian terlihat dari total areal 3.74 juta hektar, dan sekaligus sebagai areal perkebunan terluas dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya. Sekitar 3.59 juta hektar (96%) merupakan perkebunan rakyat yang memiliki berbagai masalah seperi , (1) luas kepemilikan lahan yang sempit ,(2) sebagian besar diusahakan dengan pola monokultur dan bersifat subsistan, (3) produkivitas kelapa rendah, (4) pendapatan usahatani rendah, (5) adopsi teknologi sangat terbatas, (6) produk yang dihasilkan masih dalam bentuk produk primair dan idak kompeiif dan (7) harga produk diingkat petani rendah dan fluktuaif. Berdasarkan kondisi tersebut, dalam dua dekade terakhir telah dilaksanakan penelitian sistem usahatani berbasis kelapa (SUBK) secara intensif dan terencana pada berbagai agroekosistem disentra-sentra produksi kelapa. Hasilpenelitian menyimpulkan bahwa pengembangan tanaman kelapa secara monokultur idak dianjurkan lagi, karena secara teknis maupun ekonomis idak menguntungkan. Saat ini di negara-negara penghasil kelapa utama seperi India, Filipina, Sri Lanka, dan Indonesia merekomendir dikembangkannya SUBK dengan introduksi berbagai tanaman sela yang prospekif. SUBK ini memiliki beberapa keunggulan yaitu (1) pemanfataan lahan usahatani menjadi efisien dan produkif, (2) meningkatkan produkifitas usahatani, (3) meningkatkan pendapatan usahatani, (4) pemakaian input usahatani lebih efisien dan pendapatan petani lebih terjamin. Namun demikian hasil studi SUBK di Indonesia menunjukkan suatu kenyataan bahwa peningkatan luas areal dan produksi belum sepenuhnya diikui dengan peningkatan pendapatan petani. Kondisi ini terutama disebabkan (1) rendahnya produkivitas dan harga produk diingkat petani, (2) rendahnya efisiensi pemanfaatan lahan serta (3) belum optimalnya pengolahan semua produk yang dihasilkan. Masalah tersebut dapat diatasi melalui diversifikasi usahatani horizontal dan vertikal. Penerapan diversifikasi secara terpadu dapat diharapkan (1) kehidupan petani lebih layak, (2) petani kelapa menjadi pelaku didalam sistem agribisnis kelapa, (3) tumbuhnya semangat petani untuk melakukan usahatani kelapa, (4) sumber daya fisik perkebunan kelapa dapat dimanfaatkan secara opimal, (5) terpenuhinya bahan baku untuk industi pengolahan, (6) tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan industri baru dari hasil tanaman campuran, (7) transfer teknologi dapat dipercepat, dan (8) meningkatnya sumbangan kelapa terhadap pendapatan devisa negara. Kata kunci : Kelapa, Cocos nucifera, sistem usahatani, tanaman sela, diversifikasi horisontal, diversifikasi verikal.

Abstract: ABSTRAK Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber gizi pokok bagi bayi, tetapi sebagian ibu pasca melahirkan tidak dapat memberikan ASI dan menggantikannya dengan susu formula. Perbedaan karakter utama antara lemak ASI dan susu formula yaitu distribusi asam lemak terutama pada posisi sn-2. Asam lemak utama pada posisi sn-2 ASI adalah asam palmitat, sedangkan pada susu formula asam palmitat teresterifikasi pada posisi sn-1 dan sn-3. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menghasilkan trigliserida baru yang memiliki profil asam lemak mirip ASI atau Human Milk Fat analog (HMF analog) dengan ciri komposisi palmitat tinggi pada sn-2. Pembuatan HMF analog telah dilakukan dengan proses interesterifikasi enzimatis menggunakan enzim yang spesifik mengkatalisis posisi sn-1,3 dari triasilgliserol seperti lipase dari Rhizomucor miehei. Sintesis HMF analog menggunakan sumber asam palmitat dari tripalmitin dan lemak babi yang diketahui mengandung asam palmitat tinggi pada posisi sn-2. Stearin sawit mengandung asam lemak palmitat yang sebagian besar (41,7 %) teresterifikasi pada posisi sn-2, sehingga sangat potensial digunakan sebagai sumber asam palmitat untuk sintesis HMF analog. Pada posisi sn-1 dan sn-3 dari HMF analog selanjutnya dapat diesterifikasi asam lemak rantai medium dari minyak kelapa. Asam laurat merupakan asam rantai medium dengan proporsi tertinggi pada minyak kelapa. Kata kunci: HMF analog, stearin sawit, minyak kelapa, asam palmitat, asam laurat ABSTRACT Human milk fat contains high percentage of palmitic acid, that predominantly located in the sn-2 position of the triglycerides. Meanwhile infant formulas contain palmitic acid predominantly in sn-1,3 positions. In recent years, there has been a considerable researchs conducted on structured lipids contain fatty acid profile similar to that of human milk which is called Human Milk Fat analog (HMF analog). Generally, tripalmitin or lard oil were used as sources of palmitic acid in sn-2 position. Palmitic acid is the major fatty acid in palm stearin, in which 41.7 % mainly located in the sn-2 position. Thus, palm stearin is a good source of palmitic acid to synthesis HMF analog. Then, medium chain fatty acids isolated from coconut oil could be esterified in sn-1 and sn-3 position of HMF analog. Lauric acid was the main fatty acid in coconut oil. Keywords: HMF analog, palm stearin, coconut oil, palmitic acid, lauric acid

Abstract: Perakitan kelapa hibrida intervarietas oleh para pemulia kelapa di Indonesia ditujukan untuk mendapatkan berbagai jenis kelapa yang cepat berbuah, produksi tinggi, medium input, tahan hama dan penyakit tertentu, spesifik lokasi, dan sesuai kebutuhan konsumen. Beberapa jenis kelapa hibrida potensial yang telah dihasilkan oleh Balitka adalah Kelapa Hibrida Dalam x Dalam yaitu: KB-1, 2, 3, dan 4 serta Kelapa Hibrida Genjah x Dalam yaitu: KHINA-1, 2, dan 3 yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian tahun 1984. Di samping itu beberapa jenis Kelapa Hibrida Genjah x Dalam yang telah diuji yaitu: kelapa hibrida yang sesuai lahan kering iklim basah GRA x DMT, GKB x DMT, GKN x DTE, dan GKB x DTE, produksi sekitar 3 ton kopra/ha/tahun dengan medium input, kelapa hibrida toleran pasang surut yaitu GSK x DRU, GTT x DRU, dan GKN x DRU. Kelapa hibrida resisten terhadap penyakit busuk pucuk dan gugur buah sebanyak 25 jenis. Penyebaran Kelapa Hibrida PB-121 dan NIWA telah mencapai kurang lebih 244.000 ha, tapi produksinya tidak optimal. Permasalahan ditemui dalam pengembangan kelapa hibrida tersebut antara lain: membutuhkan input tinggi, peka terhadap penyakit busuk pucuk dan gugur buah, ukuran buah kecil sehingga tidak disukai konsumen terutama pabrikan. Ke depan pengembangan Kelapa Hibrida Genjah x Dalam masih diperlukan untuk mempercepat peningkatan produktivitas kelapa. Konsep yang ditawarkan adalah menggunakan kelapa hibrida lokal yang cepat berbuah dan produksi tinggi, medium input, ukuran buah sedang sampai besar, resisten terhadap penyakit busuk pucuk dan gugur buah, serta spesifik lokasi. Kata kunci : Kelapa, Cocos nucifera L., kelapa hibrida, pengembangan. ABSTRACT The Coconut Hybrid from Intervarieties Hybridization and its Development in Indonesia The objective of coconut intervarities hybridization in Indonesia is to find out some coconut accessions which are early bearing, high production, medium input, resistant to pest and diseases, spesific location , and suitable with consumer needs. Some of potential coconut hybrids produced by ICOPRI, such as Tall x Tall hybrids namely KB-1,2,3,4 and coconut hybrid Dwarf x Tall namely KHINA 1, 2, and 3 were released by the Minister of Agriculture in 1984. Moreover, some of Dwarf x Tall hybrids which were suitable for dry area and wet climate had been tested, there were GRA x DMT, GKB X DMT, GKN x DTE, and GKB X DTE. The production of those hybrids were approximately 3 tonnes copra/hectar/year with medium input. Coconut hybrids wich were tolerant to swampy area were GSK x DRU, GTT x DRU, and GKN X DRU, and there were also 25 coconut hybrids which were resistant to bud rot and nut fall diseases. PB-121 and NIWA hybrids were planted around 244,000 hectars, but the productions were not optimal. The problems faced in the field were that these hybrids need high input, sensitive to bud rot and nut fall diseases, and nut size was small so that it was not accepted by the consumers especially coconut factories. In the future, the development of coconut hybrid Dwarf x Tall is still needed to accelerate increasing of coconut productivity. The consept proposed for the development is using local coconut hybrids wich have characteristics early bearing, high production, medium input, medium to big size of nuts, resistant to bud rot and nut fall diseases and spesific location. Key words : Coconut, Cocos nucifera L., coconut hybrid, development

Abstract: Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum bagi Indonesia tentang pengendalian kabut asap pasca ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution serta langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai wujud asas itikad baik. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan aturan hukum tertulis ( statute approach ). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Indonesia wajib mengambil tindakan di bidang legislatif, administratif serta tindakan teknis lain untuk mencegah kebakaran lahan dan hutannya supaya tidak menimbulkan pencemaran asap wilayah negara lain serta sebagai perwujudan asas itikad baik, Indonesia wajib mengambil langkah prioritas berupa penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan yang menyebabkan kabut asap. This journal aims to analyze the legal consequences for Indonesia on preventing and monitoring transboundary haze pollution after the ratification of ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution and actions that should be taken by the Republic of Indonesia as a form of principle of good faith. This study is a normative legal research by using regulation of written law approach (statute approach). The result of this journal showed that Indonesia shall take legislative, administrative and other steps, as aprinciple of good faith, to prevent, control and mitigate land and forest fires that leads to trans boundary haze pollution. Indonesia also shall enforce the law as a main priority against the person or corporation that burns land and forest.

Abstract: Human beings are creatures of God Almighty to the structure functions that are perfectly ringt when compared with other gods creatures, because communication becomes an important element in the whole of human life,then communication itself is inseparable from the history of humanity, the nature of communication process, the structure it is also increasingly complex society, society is also determined by the complexity of cultural diversity and the processes that generad,the community is rich with culture,the more complex social processes that produced,the various communication processes in society related to structrures and layers as well as cultural diversity and social processes that exist in society and dependent on the influence of his audience,whether individuals, groups or society at large.

Abstract: Since the reform era marked by the end of the New Order, many changes in the system of government of the Republic of Indonesia. During the New Order government system presented in ways that centralized power leads to a powerful president as both head of state and the head of government. Failure of efforts to reorganize the bureaucracy have broad impact on the fate of the people, this is of course an impact on the process of democratization. The fate of the people worse off because of the quality of legal services that are not optimal and non-functioning of legal services will tend to distort the process towards justice and welfare. If want to make improvements and eliminate the bad impression the government, the bureaucracy reform effort is urgent given the vast implications for society. For reform the bureaucracy, such as the need to consider internal measures, align the orientation of the oriented democracy and not on power, bureaucrats determined to strengthen the commitment to change towards the better, to build a new culture because all this bureaucracy has a bad image, rationalization of the bureaucracy towards streamlining efficiency, strengthen the rule of law which is based on a clear and improve the quality of human resources.

Abstract: Clove ( Syzygium aromaticum L.Marr and Perr) is a native spice crop of Indonesia. Development of clove estate areas has experienced up and downs fluctuation doe to desease and price fluctuation that cause farmers do not maintenat plant. Hence, it is necessary to perform extensification and intensification. Extensification means development through the expansion, while the intensification means development through the improvement of technology. Results of previous studies include land suitability maps and climate, fertilization technology, cropping pattern, maintenance, nurseries and the search for improved varieties have been done. But has not answered the problems of cloves, especially fluctuations in the yield. Extensification efforts require land suitabilityand climate maps, while intensification requires land/environment based technology. Ecology-based cultivation technologies including varieties, planting, fertilizer, maintenance, cropping pattern, harvest and post harvest should be given attention in order to archive effectively, efficiently and high productivity. The criteria of land and climate suitability, and cultivation technology can be used as guidelines for the development of cloves and as a basis for making a map at operational scale and for determining the appropriate technological package. This paper aims to examine the technological research that has been done and integrate into a form more efficient cultivation technology-based ecology (soil and climate) for use as the direction and strategy of the development of clove in the future. Keywords : Clove, technology, ecology, land suitability 28 Volume 14 Nomor 1, Juni 2015 : 27 -36 Status Penelitian, Penerapan Teknologi dan Strategi Pengembangan Tanaman Cengkeh Berbasis Ekologi ABSTRAK Cengkeh ( Syzygium aromaticum L. Marr. and Perr.) merupakan tanaman rempah asli Indonesia. Perkembangan perkebunan cengkeh mengalami pasang surut akibat adanya serangan penyakit dan fluktuasi harga cengkeh yang menyebabkan petani tidak mau memelihara tanaman. Oleh karena itu diperlukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi berarti pengembangan melalui perluasan areal sedangkan intensifikasi berarti pengembangan melalui peningkatan teknologi tanaman cengkeh. Hasil penelitian terdahulu antara lain peta kesesuaian lahan dan iklim, teknologi pemupukan, pola tanam, pemeliharaan, pembibitan dan pencarian varietas unggul telah dilakukan. Namun belum menjawab permasalahan cengkeh terutama fluktuasi hasil. Upaya ekstensifikasi diperlukan peta kesesuaian lahan dan iklim sedangkan intensifikasi diperlukan teknologi berbasis kondisi lahan/lingkungan. Teknologi budidaya berbasis ekologi mulai dari varietas, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pola tanam hingga panen dan pasca panen harus mendapat perhatian, karena selain mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi, juga efektif dan efisien. Kriteria kesesuaian lahan, iklim dan teknologi budidaya dapat dijadikan pedoman pengembangan tanaman cengkeh dan sebagai dasar pembuatan peta skala operasional dan menentukan paket teknologi yang tepat. Makalah ini bertujuan untuk menelaah teknologi hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengintegrasikan ke dalam bentuk teknologi budidaya yang efisien berbasis ekologi (lahan dan iklim) untuk digunakan sebagai arah dan strategi pengembangan cengkeh dimasa yang akan datang. Kata kunci : Cengkeh, teknologi, ekologi, kesesuaian lahan