Abstract: Community empowerment activity through Lecturer Dedication Program (KPD) utilization of yard for conservation and agribusiness this is the first step to stimulate the growth of spirit of self-help and community participation. KPD program is a step to build the foundation for a social change that led to empowering society (empowering society). Some changes that have been achieved through this KPD program are: 1) The occurrence of mental attitude changes and mindset (mindset) and entrepreneurial spirit on the subject of assistance, so that they are aware of the local potential around him that can be developed into a high value commodity. 2) The occurrence of changes and the creation of habituation of the working patterns of the targeted subjects which put forward the concept of hard and intelligent work, which in the end is expected to increase productivity. 3) The birth of assisted subjects who have a set of knowledge and skills (life skills) to develop local potentials into commodities of production with higher selling value. Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Karya Pengabdian Dosen (KPD) pemanfaatan pekarangan untuk konservasi dan agribisnis ini merupakan langkah awal untuk merangsang tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi masyarakat. Program KPD merupakan tahapan untuk membangun pondasi bagi sebuah perubahan sosial yang berujung pada pemberdayaan masyarakat (empowering society). Beberapa perubahan yang sudah dicapai melalui program KPD ini adalah: 1) Terjadinya perubahan sikap mental dan pola pikir (mindset) dan jiwa entrepreneur pada subyek dampingan, sehingga mereka sadar akan adanya potensi lokal di sekelilingnya yang bisa dikembangkan menjadi komuditas yang bernilai jual tinggi. 2) Terjadinya perubahan dan terciptanya habituasi pola kerja subyek dampingan yang mengedepankan konsep kerja keras dan cerdas, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan produktifitas. 3) Lahirnya subyek dampingan yang memiliki seperangkat pengetahuan dan ketrampilan (life skill) untuk mengembangkan potensi lokal menjadi komoditas hasil produksi yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Abstract: Zusammenfassung Dieser Beitrag prasentiert die Befunde der Elitestudie Politisch-Administrative Elite 2013 (PAE 2013) uber Zusammensetzung und Politisierung der bundesdeutschen Verwaltungseliten. Diese vierte nationale Replikation der Comparative Elite Studies zum Ende der 17. Legislaturperiode bringt uberraschende Entwicklungen ans Licht: Hinsichtlich der Zusammensetzung des Personals schreitet zwar die Feminisierung auch auf den Leitungsebenen fort und eine Berufsvererbung kann nicht mehr festgestellt werden, allerdings erlebt die Juristendominanz mit erstmals seit Jahrzehnten steigenden Werten ein Wiedererstarken. Der Grad an formaler Politisierung uberrascht: Trotz des Verbleibs der CDU/CSU an der Macht findet ein umfassender Personalaustausch statt. Diese teils im Widerspruch zu etablierten Trends und Theorien stehenden Entwicklungen zeigen, dass das Feld der administrativen Elitenforschung auch zukunftig besondere Aufmerksamkeit verdient. Schlagworter: Deutsche Ministerialverwaltung, politische Beamte, Parteipolitisierung, Politisierung, Amterpatronage ----- The German Administrative Elite from the Brandt to the Merkel II Government. Background, Composition and Politicization of Executives in the Federal Ministries. Abstract This article presents new empirical data on the German federal executive top officials gathered by the Political-Administrative Elite 2013 Study (PAE 2013). By replicating the classic Comparative Elite Studies, knowledge on personal background, role perception and politicisation in the German public administration is updated: Feminisation continues and self-reproduction of elites vanished, but the once overcome dominance of law students is back again. The development of formal politicisation is surprising: Despite the CDU/CSU remaining the major force in government, the rate of deselected executives continues to be high. These partly counter- intuitive observations emphasise the need for intensified research efforts in the field. Keywords: Ministerial Bureaucracy, Administrative Elites, Politicization, Party Patronage, German Core Executive ----- Bibliographie: Ebinger, Falk/Lux, Nicolas/Kintzinger, Christoph/Garske, Benjamin: Die Deutsche Verwaltungselite der Regierungen Brandt bis Merkel II. Herkunft, Zusammensetzung und Politisierung der Fuhrungskrafte in den Bundesministerien, der moderne staat – dms: Zeitschrift fur Public Policy, Recht und Management, 2-2018, S. 389-411. https://doi.org/10.3224/dms.v11i2.01

Abstract: Gaya atau cara seorang kepala sekolah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin sangat menentukan keberhasilan peningkatan kinerja guru di bawah pimpinannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang (1) gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin kerja, (2) gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi kerja guru, (3) gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung jawab dan (4) kendala-kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan instruktif (telling) dalam meningkatkan kedisiplinan, (2) kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan konsultatif (selling) dalam meningkatkan motivasi kerja guru, (3) kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan delegatif (delegating) dalam meningkatkan tanggung jawab guru, dan (4) kendala-kendala yang dihadapi kepala sekolah yaitu menurunya kedisiplinan guru, kurangnya motivasi kinerja guru, dan rendah rasa tanggung jawab guru dalam pembelajaran. Disarankan agar kepada kepala sekolah dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih baik atau bervariasi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

Abstract: Dalam rangka mencapai sasaran mutu perusahaan untuk menjadikan PT Profab Indonesia sebagai perusahaan fabrikasi yang bertaraf internasional yang menghasilkan produk fabrikasi secara aman, berkualitas dan memenuhi persyaratan pelanggan namun tetap kompetitif dari segi harga maka PT Profab Indonesia berupaya mengusahakan sistem zero defect dalam produksi pengelasannya. PT Profab Indonesia juga memantau defect rate pengelasan dan mencoba menurunkan defect rate produksi pengelasannya. Untuk menurunkan defect rate hingga mencapai zero defect maka PT Profab Indonesia menggunakan metode Six Sigma dalam sistem produksi pengelasan, menerapkan sistem manajemen pengelasan dan menerapkan FMEA dalam mengurangi resiko kegagalan dalam pengelasan. Kombinasi sistem-sistem di atas secara sinergis diimplementasikan dan membuahkan hasil yang menjanjikan dalam usaha menurunkan tingkat defect rate dan dalam upaya mencapai kondisi mutu yang bebas dari kegagalan atau zero defect.

Abstract: In everyday life, we can’t escape from eating meat, but sometimes we often question about the status of halalness, that is whether it meets the criteria of halal slaughter according syara' or not yet. The effort to realize the halal slaughter is to conduct Halal Slaughter Training marching at the Walisongo Research Center for students of Walisongo State Islamic University of Semarang.The halal slaughterhouses training activities are designed in the form of intensive and continuous training accompanied by expert of the Food and Cosmetics Review Institute (LP POM) of Central Java MUI, experts of the Livestock and Animal Health Service (DISNAKKESWAN) and Walisongo Halal Research Centre (WHRC).The results of this dedication in the implementation of the halal slaughterer training is that students are able to understand the halal slaughtering way (according to Syara’ and MUI Standard) and be able to practice a professional halal slaughterer, while the sustainability of this training is Student/graduate of Walisongo State Islamic University of Semarang as “Profesional Halal Slaughterer” in their regions. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari mengonsumsi daging, namun terkadang kita sering mempertanyakan tentang status kehalalan tersebut yaitu apakah sudah memenuhi kriteria penyembelihan halal sesuai syara’ atau belum. Upaya untuk mewujudkan penyembelihan halal tersebut adalah dengan mengadakan Pelatihan Juru Sembelih Halal berbasis pada Walisongo Halal Research Center (WHRC) bagi mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Kegiatan pelatihan juru sembelih halal tersebut didesain dalam bentuk pelatihan yang dilakukan secara intensif dan kontinu dengan didampingi oleh tenaga ahli Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan (LPPOM) MUI Jawa Tengah, tenaga ahli Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DISNAKKESWAN) dan tenaga ahli Walisongo Halal Research Center (WHRC). Hasil kinerja pengabdian dalam pelaksanaan pelatihan juru sembelih halal yaitu Mahasiswa mampu memahami cara menyembelih yang halal (sesuai Syara’ dan Standar MUI) dan mampu mempraktekkan menjadi juru sembelih yang halal profesional, adapun keberlanjutan pelatihan ini adalah Mahasiswa/Alumni UIN Walisongo Semarang sebagai “JuruSembelih Halal yang Profesional” di daerah asalnya masing-masing.

Abstract: Zusammenfassung Die Politisierung der Verwaltung ist ein populares, aber unscharfes Konzept der Verwaltungsforschung. Der Beitrag setzt sich mit diesen begrifflichen Unscharfen auseinander und zeigt auf, dass sich Politisierung auf (1) strukturelle, (2) personalpolitische und (3) ergebnisbezogene Merkmale des administrativen Systems beziehen kann. Um ergebnisbezogene Merkmale konzeptionell zu erfassen, wird zwischen zwei, einander erganzenden Formen der Loyalitat von Beamt*innen unterschieden – einer (die/den Minister*in politisch) unterstutzenden Loyalitat (partisan support) und einer kritischen Loyalitat (responsibility). Im empirischen Teil greift der Beitrag die oft geauserte Annahme auf, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der zweiten und der dritten Merkmalsdimension des Politisierungsbegriffes gabe. Auf Basis von Interviews mit ehemaligen leitenden Ministerialbeamt*innen in Deutschland wird diskutiert, ob und inwiefern politisierte Beamt*innen tatsachlich ein anderes Entscheidungsverhalten zeigen als wenig oder nicht politisierte Beamt*innen. Im Ergebnis zeigt sich, dass die unterstutzende Loyalitat in beiden Gruppen weit verbreitet ist, wahrend die kritische Loyalitat – entgegen der landlaufigen Erwartung – fur die politisierten Beamt*innen besonders stark ausgepragt ist. Methodisch innovativ ist die Verwendung von Vignetten zur Abbildung des Entscheidungsverhaltens im Rahmen eines qualitativen Untersuchungsdesigns. Schlagworter: Funktionale Politisierung, Loyalitat, politische Beamte/politische Beamtinnen, Ministerialverwaltung, Vignettentechnik, politische Responsivitat der Verwaltung ----- “To say ‘NO’ is one of our noblest duties.” Politicization, Role Perceptions and Decision-Making Behavior of Senior Public Servants in Germany Abstract The politicization of bureaucracy is a popular, but rather blurred concept in public administration research. In this article, this lack of conceptual clarity is addressed by highlighting three different dimensions of politicization: (1) structure (2) human resource policy, and (3) decision-making behavior of public servants. In order to explain the latter, two constructs are distinguished: partisan support and responsibility. Whether and to what extent high politicization on the second dimension (i.e. a high relevance of political criteria for the selection and deselection of public servants) leads to high politicization on the third dimension (i.e. a highly politicized decision-making behavior of public servants) is explored in the empirical part of the paper. It is shown that there is no effect on partisan support (which is equally high for both strongly and weakly or nonpoliticized public servants), but a clear effect on responsibility (according to which strongly politicized public servants show a higher responsibility than others). This finding disproves common assumptions from the literature. The study is based on 40 interviews with former senior public servants from ministerial departments at federal and state level in Germany. Vignette technique is applied to measure decision-making behavior of public servants. Keywords: functional politicization, partisan support, responsibility, political civil servants, ministerial bureaucracy in Germany, vignette technique ----- Bibliographie: Veit, Sylvia/Fromm, Nadin/Ebinger, Falk: „NEIN“ zu sagen ist eine unserer wichtigsten Pflichten. Politisierung, Rollenverstandnis und Entscheidungsverhalten von leitenden Ministerialbeamt*innen in Deutschland, der moderne staat – dms: Zeitschrift fur Public Policy, Recht und Management, 2-2018, S. 413-436. https://doi.org/10.3224/dms.v11i2.02

Abstract: Zusammenfassung In Zeiten einer in vielen Kommunen Deutschlands ungebremsten Haushaltskrise kommt der Frage nach der Rolle der staatlichen Finanzaufsicht uber die Kommunen eine ungebrochene praktische Bedeutung zu. Obwohl die Finanzaufsicht in allen deutschen Landern die Vorgabe ausgeglichener kommunaler Haushalte garantieren soll, beschrankte sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Institution meist nur auf rechtlichformale Betrachtungen. Dieser Beitrag nimmt explizit die bisher vernachlassigte Vollzugspraxis der kommunalen Finanzaufsicht in den Blick und analysiert drei fur ihre Wirksamkeit als konstitutiv erachtete Aspekte: Die politische Unabhangigkeit der Aufsichtsbehorden, deren Durchsetzungsfahigkeit sowie die Kooperation mit den Kommunen. Der zentralen Frage nach der Bedeutung dieser Dimensionen und deren Bewertung in der Praxis wird in einem ersten, deskriptiven Schritt auf der Basis von bislang einzigartigen Umfragedaten und qualitativen Interviews begegnet. Konsequenterweise ergibt sich daraus die Frage nach zentralen Determinanten der einzelnen Dimensionen, die in einem zweiten, analytischen Schritt durch theoretisch hergeleitete politische und haushaltsbezogene Variablen empirisch beantwortet wird. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Wahrnehmung der Praxis kommunaler Finanzaufsicht ist am ehesten von der fiskalischen Problemlage vor Ort determiniert, Parteicouleur oder parteipolitische Kongruenz zwischen Burgermeister und Landrat spielen keine Rolle. Schlagworte: Kommunalfinanzen, kommunale Finanzaufsicht, Haushaltskrise, Kassenkredite ----- Effective financial supervision at the local level. Dimensions and determinants of its implementation Abstract From both a practical and scientific perspective, the controlling authorities for financial supervision play a crucial role at the local level in Germany, especially in the context of the enduring fiscal crisis (faced by a large part of municipalities for years and decades now). Despite their exceptionally important responsibility for ensuring balanced budgets in all municipalities, most prior research has focused solely on legal and formal, but not on practical aspects. By considering three central dimensions of financial supervision – political independence, assertiveness, cooperation with local authorities – we shift the focus to more practical, actorbased aspects. In a first descriptive step, we elaborate on the role of these three dimensions and their practical relevance by using novel survey data and evidence from qualitative interviews. In a second analytical step, we theoretically derive external political and fiscal determinants of these dimensions and test them empirically. The results reveal that the respective local fiscal pressure is much more meaningful in explaining the perception of the supervisory authorities than party affiliation or shared party affiliation between mayor and supervisor. Keywords: local government; public finance; financial supervision; fiscal authorities ----- Bibliographie: Ebinger, Falk/Zabler, Steffen/Person, Christian/Niemann, Friederike-Sophie/Geisler, Rene: Wirksame Finanzaufsicht uber die Kommunen. Dimensionen und Determinanten der Umsetzungspraxis, dms, 1-2018, S. 167-189. https://doi.org/10.3224/dms.v11i1.02

Abstract: The feminization of poverty is one of the major issues in the implementation of development in the Provincial Government of East Java. The main problem is centered on the helplessness and vulnerability in groups of poor and very poor. Approach to empowering the female head of households to develop productive business by utilizing local potential is expected to be one of the alternative solutions to solve the problem of poverty. Various problems that arise later in the implementation to running empowerment of female households head is starting from limited access to working capital, low levels of formal education members, lack of knowledge (soft skills and hard skills), time constraints in dividing roles in the family and work, lack of trust for women doing self actualization, and low self reliance in the decision making process is a real obstacle faced in developing empowerment. The results of this study are as follows; the pattern of the active participation of poor women is needed to overcome the inhibiting factors and optimize a contributing factor in the empowerment process, the strategy of community empowerment of poor women by establishing the Agribusiness Microfinance Institutions (LKMA) and overall support of stakeholders for members of the group community empowerment consisting of poor female head of households. Feminisasi kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masalah utama difokuskan pada ketidakberdayaan dan kerentanan pada golongan penduduk miskin dan sangat miskin pada kelompok kepala rumah tangga perempuan. Pendekatan pemberdayaan kelompok kepala rumah tangga perempuan tersebut untuk mengembangkan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi lokal diharapkan menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah kemiskinan. Berbagai permasalahan yang muncul kemudian pada pelaksanaan pemberdayaan kelompok kepala rumah tangga perempuan adalah dimulai dari keterbatasan akses terhadap modal kerja, rendahnya tingkat pendidikan formal anggota, keterbatasan pengetahuan ( soft skill ) dan keterampilan ( hard skill ), keterbatasan waktu dalam membagi peran dalam keluarga dan pekerjaan, kurangnya rasa percaya diri perempuan dalam beraktualisasi, dan rendahnya kemandirian dalam proses pengambilan keputusan merupakan hambatan yang nyata dihadapi dalam mengembangkan usaha pemberdayaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk dan pola partisipasi aktif perempuan miskin sangat diperlukan untuk mengatasi faktor penghambat dan mengoptimalkan faktor pendukung dalam proses pemberdayaan, strategi pemberdayaan komunitas perempuan miskin dengan mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan dukungan menyeluruh pihak pemangku kepentingan (s takeholders ) kepada anggota kelompok pemberdayaan yang terdiri dari kepala rumah tangga perempuan miskin.

Abstract: Zusammenfassung In einer Prozessanalyse untersucht der Artikel die Verbreitung von Offentlich-Privaten Partnerschaften (OPP) bei Bundesfernstrasen (1990-2017). In diesem Zeitraum haben sich OPP als wichtige Form der Leistungserbringung im Verkehr etabliert. Der Artikel zeichnet die unterschiedlichen Gesetze und Masnahmen im Feld nach. Er untersucht den politischen Kompromiss 2017 zur Reform der Verwaltung der Autobahnen, durch den OPP sowohl begrenzt als auch in ihrem bisherigen Format gesichert worden sind. Im Anschluss an die international vergleichende politikwissenschaftliche Forschung zu Privatisierung und OPP werden die fiskalische Lage, institutionelle Veto-Spieler, die Rolle der Parteien und Interessengruppen darauf hin untersucht, inwieweit OPP befordert oder begrenzt werden. Gegenuber den 2000er Jahren zeigt sich in den 2010er Jahren zwar weiterhin ein fiskalischer Druck. Auch wurden OPP-spezifische Agenturen etabliert, die nun ihrerseits deren Verbreitung anstreben. Allerdings hat sich die Haltung der Sozialdemokratie zu OPP in den 2010er Jahren verandert, ebenso wie die Rechnungshofe von Bund und Landern zu institutionellen Veto- Spielern aufgestiegen sind. Mit Blick auf die international vergleichende Forschung sind Rechnungshofe wie auch OPP-Agenturen zukunftig starker zu berucksichtigen. Schlagworte: Offentlich-Private Partnerschaft, Privatisierungsforschung, Verkehrspolitik, Veto-Spieler ----- Audit Offices as Veto Players? Public-Private Partnerships in Road Traffic Abstract The case study is dedicated to the establishment of Public-Private Partnerships (PPP) in Germany in the field of motorways (1990-2017). PPP has been launched in this period as an important form of service delivery. The paper displays the most important steps on the way of establishing PPP in the field. Its main research question addresses the political compromise of 2017, which has restricted PPP in motorways and also secured its further use. Referring to the international research on privatization and PPP, the fiscal situation, institutional vetoplayers, party differences, and interests groups are taken into account in order to explain the political compromise at hand. Compared to the 2000s, the 2010s experienced a slight shift in the field as the Social Democratic Party has then abstained from the promotion of PPP and the German Audit Offices entered the field as relevant veto players. With regard to the study on privatization and PPP in political science the case study highlights the role of two largely ignored, but relevant actors who deserve more attention in the future when explaining (non-)privatization, i.e. the audit offices on the one hand and self-reproducing PPP-agencies on the other hand. Keywords: Public-Private Partnerships, Privatization, Transport Policy, Veto Players ----- Bibliographie: Sack, Detlef: Rechnungshofe als Veto-Spieler? Offentlich-Private Partnerschaften im Bundesfernstrasenverkehr, dms, 1-2018, S. 55-78. https://doi.org/10.3224/dms.v11i1.09

Abstract: Zusammenfassung Der vorliegende Beitrag fasst die bisherige Forschung uber die Wirkungen von Gebietsreformen zusammen und analysiert diese aus inhaltlicher und methodischer Perspektive. Basierend auf einer Auswertung von ausgewahlten nationalen und europaischen Studien werden Wirkungsbefunde in drei zentralen Dimensionen dargestellt: (1) Leistungsfahigkeit, Verwaltungs- und Veranstaltungskraft, (2) Einsparungen, Skalenertrage und Wirtschaftlichkeit und (3) Partizipation und demokratische Kontrolle. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass die Leistungs- und Handlungsfahigkeit kommunaler Verwaltungen durch Gebietsreformen uberwiegend positiv beeinflusst wird. Dagegen sind die empirischen Befunde bezuglich Wirtschaftlichkeit, Einsparungen und Skalenertrage sowie zur Partizipation und demokratischen Kontrolle nicht eindeutig. Schlagworte: Gebietsreform, Verwaltungsmodernisierung, Kommunalverwaltung, Leistungsfahigkeit, Wirtschaftlichkeit, Partizipation ----- Effects of Territorial Mergers: an Account of German and European Experiences Abstract This paper summarizes the state of research available so far on the effects of territorial mergers at the local level of government from a content-wise and methodological perspective. Based on a comprehensive analysis of selected national and international studies it outlines empirical findings on merger effects along three major dimensions of local government performance: (1) administrative capacity, effectiveness and organizational robustness; (2) cost savings and efficiency; (3) integration, participation, and democratic control. It can be concluded from our findings that territorial mergers tend to enhance the administrative capacity, effectiveness and organizational robustness of local self-government. By contrast, the empirical evidence concerning effects on efficiency and cost savings as well as on participation and integration is rather mixed. Keywords: Territorial reforms, administrative modernization, local government, institutional capacity, efficiency, participation ----- Bibliographie: Kuhlmann, Sabine/Seyfried, Markus/Siegel, John: Was bewirken Gebietsreformen? Eine Bilanz deutscher und europaischer Erfahrungen, dms, 1-2018, S. 119-141. https://doi.org/10.3224/dms.v11i1.08

Abstract: Zusammenfassung Verwaltungen uben im Staat konkrete Herrschaft aus. Dies geschieht, wie die Implementationsforschung herausfand, nicht nur durch Genehmigungen und Anordnungen mittels verbindlicher, zwangsbewehrter Verwaltungsakte, sondern auch durch Vereinbarungen und Uberzeugungen. Im Kontext des Staates werden diese Handlungsformen unter der Bedingung eingesetzt, dass eine Behorde ihre Entscheidungen autonom gegen den Willen eines Adressaten durchsetzen kann, sofern sie mit anderen Handlungsformen ihre Ziele nicht zu erreichen vermag. Die Verwaltungen internationaler Organisationen uben Herrschaft in einer Ordnung jenseits des Staates aus. Ihre Entscheidungen und Masnahmen richten sich primar an Verwaltungen souveraner Nationalstaaten, denen gegenuber sie in der Regel keinen Zwang ausuben konnen. Fachautoritat gilt als wesentliche Quelle ihrer Macht, die sie vor allem in kommunikativen Beziehungen mit nationalen Verwaltungen einsetzen, um durch Kooperation und Uberzeugung administratives Handeln zu koordinieren. In dieser kommunikativen Mehrebenenverwaltung beruht Herrschaft auf einer Kombination der fachlichen Autoritat internationaler und der rechtlich geregelten Kompetenzen nationaler Verwaltungen. Kommunikative Beziehungen generieren aber auch Machtasymmetrien. Macht ausert sich in der strategischen Gestaltung von Koordinationsmustern und durch Inklusion oder Exklusion von Akteuren in Kommunikationsbeziehungen. Im Hinblick auf die Herrschaftsfunktion der Verwaltung stellt sich folglich die Frage, wie Macht und Verwaltungshandeln in diesen besonderen Mehrebenenstrukturen legitimiert werden kann. Schlagworte: Internationale Verwaltung, Koordination, Legitimation, Mehrebenenverwaltung ----- Communicative interaction between states and international organisations – the constitution of administrative authority beyond the state Abstract In a modern state, public administration exerts authority by implementing political decisions or law in particular situations. As revealed in implementation research, administrative authority is revealed not only in enforceable unilateral acts like approval or orders, but also in agreements and persuasion. In the context of the state, administrations applying these tools can take resort to unilateral action against the will of addressed actors, if cooperative or persuasive modes fail to achieve the intended aims. International public administration operates in a political order beyond the state. Their decisions and actions address administrative actors of sovereign member states. As a rule they cannot enforce their policy against the will of national government or administrations. Expertise constitutes the primary source of power of international administration, which they use in essentially communicative relations with national administrative authorities in order to coordinate administrative policymaking by cooperation and persuasion. In this particular type of multilevel administration, authority is based on a combination of expertise of international administration and legal power of national administration. Yet communicative relations also generate asymmetric structures of power resulting from the strategic use of patterns of coordination and from the inclusion of some actors in communication and the exclusion of others. Against this background and the particular features of multilevel administration beyond the state, legitimacy of administrative power and policy-making appears as a particular problem. Keywords: International Administration, Coordination, Legitimacy, Multilevel Administration ----- Bibliographie: Benz, Arthur: Kommunikative Verwaltungsbeziehungen zwischen Staaten und internationalen Organisationen ‒ Zur Konstitution von Verwaltungsherrschaft jenseits des Staates, dms, 2-2017, S. 211-227. https://doi.org/10.3224/dms.v10i2.03

Abstract: Die Energiewende umfasst neben dem Ausstieg aus der Kernkraft eine weitgehende Dekarbonisierung aller Energiesektoren, einen Anteil von Erneuerbaren Energien (EE) von mindestens 60 Prozent am Gesam...

Abstract: Facing Ka’bah is one of the requirements for the validity of prayer. Problem in straightening saf in mosques had become a heavy topic, Some Council of Mosque Prosperity (DKM) assumes that straightening direction qibla means rebuilding the mosque, whereas what should be changed is only the direction of the saf prayer). Some mosques in the village of Rancabango Sub-Distrik Tarogong Kaler and village of Wangunsari Kampung Areng Lembang, the direction of qibla should be re-verified by the institutions that have the force of law. Therefore, this research aims to know the opinions of the muftis in determining the qibla direction and the factors that influence the inaccuracy of the qibla direction. The methods used in this research is descriptive-analysis, that is describing systematically and factually about facts, conditions, and situation of the mosque building. It can be concluded that the muftis agree about the condition of facing the qibla for people who looks the Ka’bah, then the prayer faces/overlooks ‘ainul Ka’bah, whereas for people who cannot see the Ka’bah, then the prayer faces towards jihatul Ka’bah. As for the direction of mosques showed that some mosques still have an accuracy that is less accurate to the price of the specified angle. Menghadap Ka`bah adalah salah satu persyaratan untuk validitas doa. Masalah dalam meluruskan saf di masjid telah menjadi topik yang berat, Beberapa Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) menganggap bahwa meluruskan arah kiblat berarti membangun kembali masjid, padahal apa yang perlu diubah hanyalah arah saf sholatnya saja. Beberapa masjid di desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler dan juga desa Wangunsari Kampung Areng Lembang, arah kiblat perlu diverifikasi ulang oleh institusi yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat para mufti dalam menentukan arah kiblat dan faktor-faktor yang mempengaruhi melencengnya arah kiblat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta, kondisi, dan situasi bangunan masjid. Dapat disimpulkan bahwa para mufti setuju tentang kondisi menghadapi kiblat bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, maka doa menghadap / menghadap 'ainul Ka'bah, sedangkan bagi orang-orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka doa menghadap ke arah jihatul Ka'bah. Adapun arah masjid menunjukkan bahwa beberapa masjid masih memiliki akurasi yang kurang akurat dengan harga sudut yang ditentukan.

Abstract: Im Zuge der Bund-Lander-Finanzreform 2017 wurde auch die Bundesfernstrasenverwaltung neu organisiert. Zukunftig liegt die Kompetenz fur die Verwaltung der Bundesautobahnen direkt beim Bund, wahrend...

Abstract: Zusammenfassung Dieser Beitrag analysiert die jungere deutschsprachige Verwaltungswissenschaft im Hinblick darauf, mit welchen empirischen, theoretischen und methodischen Schwerpunktsetzungen sie Verwaltungen als kollektive Akteure einerseits und individuelle Akteure in der Verwaltung andererseits untersucht. Eine Verortung aktueller Studien ist geboten, um zu verstehen, wie Verwaltungswissenschaft nach Antworten auf die bestimmenden Fragen der Disziplin nach den Formen, Erklarungs- und Einflussfaktoren sowie Effekten von Verwaltungshandeln sucht. Dafur fuhren wir eine quantitative Analyse aller in der Zeitschrift ‚der moderne staat – Zeitschrift fur Public Policy, Recht und Management‘ (dms) von 2013 bis 2018/1 erschienenen Artikel durch. Im Ergebnis lasst sich eine grose Bandbreite von theoretischen Konzepten, aber eine geringe Zahl an theorietestenden und theoriegenerierenden Untersuchungen feststellen. Methodisch uberwiegen qualitative und deskriptive Studien. Der empirische Fokus der Beitrage liegt auf einem Landerfokus auf Deutschland und auf Mehrebenenanalysen. Basierend auf identifizierten Forschungslucken schliest der Beitrag mit Forschungsdesideraten fur zukunftige verwaltungswissenschaftliche Untersuchungen und fordert einen starkeren Beitrag zur Weiterentwicklung von Theorien, mehr Ausgeglichenheit bei den methodischen Ansatzen und eine Erweiterung des empirischen Fokus der zukunftigen Forschung. Schlagworter: Verwaltungswissenschaft, Akteure, Neo-Institutionalismus, Metastudie, Verwaltungsforschung ----- Public Administrations as Actors – Actors in Public Administrations: Recent Contributions to the Debate Abstract This article analyzes recent German public administration research regarding its empirical, theoretical and methodological focus when examining either administrations as collective actors or individual actors in the administration. A state-of-the-art review of public administration research is necessary, if one wants to understand how public administration research seeks to answer the important questions of the discipline regarding the forms, explanatory and influencing factors as well as the effects of administrative behaviour. For this purpose, we carry out a quantitative content analysis of all articles published in the journal ‚der moderne staat – Zeitschrift fur Public Policy, Recht und Management‘ (dms) from 2013 to 2018/1. In regard to theories, we observe a wide range and usage of concepts, but only a small amount of theory-testing and theory-generating analyses. Methodologically, qualitative and descriptive studies predominate. Regarding the empirical focus, a country focus on Germany and multi-level analyses prevail. Based on the identified research gaps, the article concludes with research desiderata for future studies, i.e. an increased contribution to the further development of theories, a greater balance among research designs and a broader range of research objects. Keywords: administrative science, actors, neoinstiutionalism, meta-study, public administration research ----- Bibliographie: Hegele, Yvonne/Radtke, Ina: Verwaltung als Akteur ‒ Akteure in der Verwaltung: Aktuelle Beitrage zur Debatte, der moderne staat – dms: Zeitschrift fur Public Policy, Recht und Management, 2-2018, S. 263-284. https://doi.org/10.3224/dms.v11i2.03

Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja guru di Sekolah Widya Batam. Populasi penelitian adalah guru di Sekolah Widya Batam sebesar 137 orang guru. Ukuran sampel yang di ambil adalah sebesar 102 orang guru, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner untuk mengukur dua variabel: kompensasi dan motivasi. Instrumen ini telah dicoba sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, dan hasil masing-masing instrumen valid dan dapat diandalkan. Hasil penelitian ini adalah ada pengaruh langsung yang signifikan antara kompensasi terhadap motivasi. Motivasi adalah variabel terikat. Kompensasi adalah variabel bebas yang mempengaruhi Motivasi, oleh karena itu disarankan Kompensasi harus mendapat perhatian dari para pemimpin di Sekolah Widya dalam rangka meningkatkan Motivasi guru.

Abstract: “Tempe” is a traditional food in Indonesia that interested almost of all world. Most of vegetarian who using “tempe” as food alternative of meat. Because many devotees of “tempe”. “Tempe” is a food that made of soybean seed fermentated by tempe’s ragi. Tempe is a source of the best protein also, to result the qualified tempe, need the good tempe also and can process making tempe well and true. Producing tempe is one of for the studnets, or santri of life skill Daarun Najaah to endeavor and exercise autonomous spirit. Remember tempe is a product that interested from a various cityzen. Subservience process are 3 steps : preparation step, implementation step, and evaluation step. Until the student university can market the product tempe to the society, can process product mattered nature of tempebecome, the kind of nutritious food and rightfull with has value of sale, and teach to the society ability of producing tempe. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang diminati hampir di seluruh dunia. Banyak kaum vegetarian yang menggunakan tempe sebagai makanan pengganti daging. Tempe adalah makanan yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi menggunakan ragi tempe. Tempe juga merupakan sumber protein yang sangat baik. Untuk menghasilkan tempe yang berkualitas dibutuhkan pula kedelai yang bagus (berkualitas) serta dapat mengelola proses pembuatan dengan baik dan benar. Produksi tempe menjadi salah satu trobosan bagi mahasiswa santri Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah untuk berwirausaha dan melatih jiwa kemandirian mengingat tempe merupakan produk yang diminati dan digemari dari berbagai lapisan kalangan masyarakat. Proses pengabdian meliputi tiga tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dengan adanya tahapan-tahapan tersebut program ini dapat berkelanjutan sehingga mahasiswa santri mampu memasarkan produk tempe kepada masyarakat, mampu mengolah produk berbahan dasar tempe menjadi berbagai makanan bergizi dan halal serta memiliki nilai jual, dan mengajarkan kemampuan produksi tempenya kepada masyarakat.

Abstract: Zusammenfassung Der Beitrag untersucht die Reaktionen internationaler Organisationen im Bereich der Finanzmarktregulierung auf ihre offensichtlichen Fehleinschatzungen der Finanzmarktstabilitat vor der Finanzmarktkrise 2007/08. Organisationen wie die OECD, der IWF und die BIZ, aber auch internationale Foren wie das Financial Stability Board, reagierten auf die Krise mit einer Verschiebung ihrer Empfehlungen hin zu makro-prudentieller Regulierung, allerdings in unterschiedlichem Ausmas und mit unterschiedlicher „innerer Uberzeugung“. Die „innere Uberzeugung“ der untersuchten Organisationen ruht in ihren Staben, kurz ihrer Verwaltung. Daher ruckt der Beitrag die Lernkurven der Verwaltungsstabe in den Mittelpunkt und untersucht den Einfluss unterschiedlicher „Verwaltungsstile“ auf Wandlungsfahigkeit und Resistenz gegen Veranderung der jeweiligen „cognitive maps“ unter krisenhaften Bedingungen. Der Beitrag beruht auf interviewbasierten Fallstudien in der OECD und dem IWF. Schlagworte: Verwaltungsstile, Finanzkrise, Finanzmarktregulierung, Internationale Organisationen, Internationale Verwaltungen ----- International Financial Regulators and the Crisis: The Impact of Administrative Styles Abstract The article explores how international organizations in the field of financial regulation reacted to their obvious misjudgments on fiscal stability before the crisis of 2007/8. International organizations such as the IMF, the BIS, and the OECD, and fora such as the Financial Stability Board changed their policy recommendations substantially after the financial crisis; one example is the move towards macro-prudentialism. However, the organizations show striking variance in the extent and direction of policy change, despite quite similar political demands. This paper investigates the specific administrative influence observable in these international organizations. Using the concept of “administrative styles,” we focus on the question, how informal institutions shape organizational learning capabilities. These administrative styles shape the cognitive maps of financial regulators and have an impact on the post-crisis reactions of international bureaucracies. This paper presents comparative case studies conducted in 2015 of the IMF and the OECD, primarily based on expert interviews. Keywords: Administrative Styles, Financial Crisis, Financial Regulation, International Organization, International Public Administration ----- Bibliographie: Enkler, Jan/Grohs, Stephan: An den Grenzen der Lernfahigkeit? Lernkurven internationaler Verwaltungen nach der Finanzmarktkrise, dms, 2-2017, S. 251-270. https://doi.org/10.3224/dms.v10i2.05

Abstract: Joyful Learning as a learning process in which there is a strong cohesion between educators and learners, without any feelings of forced or depressed to make learners dare to do, dare to try, dare to ask, express opinions, and defend opinions so as not to fear wrong, ridiculed , underestimated and depressed. The purpose of this article is to illustrate the empowerment of madrasah English teachers with Joyful Learnig-Based Social Constructivism Pedagogy in the EFL Class. In implementing the concept of joyful based social constructivism pedagogy, the program is designed in four stages including socialization and training; class-class modeling; teacher engagement in classroom practice; and mentoring teachers to practice independently in the classes. In general, the English teachers in the two accompanying madrassas have been able to implement the concept of joyful based social constructivism pedagogy through a variety of methods and techniques that vary especially in brainstorming and ice breaking. Joyful Learning sebagai suatu proses pembelajaran yang didalamnya terdapat sebuah kohesi yang kuat antara pendidik dan peserta didik, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan sehingga membuat peserta didik berani berbuat, berani mencoba, berani bertanya, mengemukakan pendapat, dan mempertahankan pendapat sehingga tidak takut salah, ditertawakan, diremehkan dan tertekan. Tujuan dari artikel ini adalah menggambarkan pemberdayaan guru bahasa Inggris madrasah dengan Joyful Learnig-Based Social Constructivism Pedagogy dalam Kelas EFL. Dalam mengimplemetasikan konsep joyful based social constructivism pedagogy ini, program didesain dalam empat tahap yang meliputi sosialisasi dan pelatihan; pemberian modelling dikelas-kelas; pelibatan guru dalam praktik di kelas-kelas; dan pendampingan guru untuk praktik secara mandiri di kelas-kelas. Secara umum, para guru bahasa Inggris di dua madrasah yang didampingi sudah mampu mengimplemetasikan konsep joyful based social constructivism pedagogy melalui berbagai macam metode dan teknik yang bervariasi khususnya dalam brainstorming dan ice breaking .

Abstract: Zusammenfassung Infrastrukturprojekte aus den Bereichen Energie, Verkehr und Stadtentwicklung stosen immer wieder auf Widerstande aus Teilen der Gesellschaft. Manchmal munden sie sogar in Burgerentscheide und bringen ein Projekt zu Fall. Die Grunde sind vielfaltig: NIMBY, projektbezogene Grunde, verborgene Grunde, Vertrauensverlust, mangelhafte Kommunikation. Um zu gesellschaftlich tragfahigen Losungen zu gelangen, sollten Vorhabentrager und Verwaltungen eine dialogorientierte Kommunikation und Offentlichkeitsbeteiligung pflegen. Fruhzeitige und umfassende Kommunikation sichert die inhaltliche Angemessenheit der technischen Losung fur den gesellschaftlichen Bedarf und senkt damit die Wahrscheinlichkeit eskalierender Konflikte. Schlagworte: Infrastrukturprojekte, Kommunikationsmanagement, Burgerbeteiligung, Burgerentscheid ----- Protest against Infrastructure Projects. The Importance of Communication Management for Project Developers and Public Administrations Abstract Infrastructure projects in the areas of energy, transportation and urban development regularly face protest from different societal groups. Sometimes protest leads to referenda and the termination of projects. There are many different reasons for this: NIMBY, project-based reasons, hidden reasons, loss of trust, miscommunication. In order to find solutions that are socially sustainable and widely accepted, project developers and public administrations should secure dialogue-oriented communication and public participation. Early and comprehensive communication helps to gain societal legitimation for the technical solution of the project and thus reduces the likelihood that conflicts escalate. Keywords: Infrastructure Projects, Communication Management, Public Participation, Referendum ----- Bibliographie: Brettschneider, Frank: Widerstande gegen Infrastrukturprojekte. Die Bedeutung von Kommunikationsmanagement fur Vorhabentrager und offentliche Verwaltungen, dms, 1-2018, S. 97-118. https://doi.org/10.3224/dms.v11i1.11

Abstract: Dieser Artikel untersucht das Teilen von Wissen durch Beschaftigte im offentlichen Sektor. Wissensteilung ist die zentrale Voraussetzung fur das organisationale Wissensmanagement. Es wurde eine Typ...

Abstract: Zusammenfassung In ihrem Bestreben, die Differenz gegenuber positivistischen Zugangen zu markieren, hat die interpretative Policy-Forschung ein Selbstverstandnis kultiviert, wonach das Ziel einer Erklarung politischer Entscheidungsprozesse zugunsten des Verstehens vernachlassigt und bisweilen gar als problematisch zuruckgewiesen wird. Demgegenuber unterbreitet der vorliegende Beitrag einen Vorschlag, wie sich ein diskurstheoretischer Ansatz und der Begriff des politischen Entscheidens in einer interpretativen Erklarungsperspektive zusammenbringen lassen. Illustriert wird das Argument anhand der Umsetzung der EU-Feinstaubrichtlinie in Frankfurt und Dortmund, indem unter Ruckbezug auf die Moglichkeitsraume der stadtischen Europadiskurse interpretativ erklart wird, weshalb beide Stadte die Richtlinie in jeweils spezifischer Weise bearbeitet und in lokalpolitische Entscheidungen uberfuhrt haben. Schlagworte: interpretative Policy-Forschung, politisches Entscheiden, interpretative Erklarung, Diskursanalyse, lokale Politikforschung ----- Discourse and decision: On the possibilities of explaining political decision-making in interpretive policy analysis Abstract In their attempt to refrain from positivist strands of policy analysis, interpretive approaches tend to disregard or even reject the aim of explaining political decision-making, focussing instead on understanding and thick descriptions. In contrast, this paper argues in favour of combining a discourse-theoretical approach with the notion of political decision-making in order to interpretively explain the dynamics and results of specific policy-making initiatives. Using the local implementation of the EU directive on ambient air quality in Frankfurt and Dortmund as an empirical example, the paper shows how the different local implementation strategies can be explained by relating the local decision-making processes to the scope of possibilities opened up by the specific EU discourses in both cities. Keywords: interpretive policy analysis, political decision-making, interpretive explanation, discourse analysis, urban policy analysis ----- Bibliographie: Barbehon, Marlon: Diskurs und Entscheiden: Zu den Moglichkeiten der Erklarung politischer Entscheidungsprozesse in der interpretativen Policy-Forschung, dms, 1-2018, S. 191-212. https://doi.org/10.3224/dms.v11i1.01

Abstract: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: pertama, apakah Karakteristik Pekerjaan, Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh parsial dan simultan terhadap kinerja PT. X Batam. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 70 pegawai tetap PT. X Batam. Dimana sampling menggunakan teknik yang digunakan sensus dan 70 kuesioner sebagai random sampling secara acak diberikan kepada responden segala sesuatu kembali ke 100%, dimana metode penelitian yang digunakan adalah explanatory survey dengan menggunakan alat analisis data Regresi. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa: hipotesis yang dirancang dan dibangun berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial dan simultan pengaruh signifikan dimana nilai koefisien untuk variabel karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja sedangkan nilai negatif dinilai variabel iklim kerja positif itu tercermin dalam persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = 19 803 - 0.018X1 + 0.5626X2 - 0.022X3. Studi ini melibatkan karakteristik pekerjaan, Iklim Organisasi dalam studi peningkatan kinerja organisasi bagi para manajer karyawan praktisi. Secara teoritis hal ini karena ketiga variabel tersebut akan meningkatkan kinerja karyawan pada PT. X Batam. Hasil penelitian ini akan diaplikasikan dan dijadikan masukan dalam pengelolaan PT. Snepac untuk menjadi referensi dalam kebijakan perencanaan SDM terutama studi yang berkaitan dengan Karakteristik Pekerjaan, Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja.

Abstract: This devotion aims to madrasah teachers in the city of Semarang able to develop web based assessment and able to improve the quality of process and learning outcomes. Devotion is done by providing training and assistance of web-based automated assessment (web based assessment) to madrasah teachers in Semarang city. The training was conducted in Physics Computational Laboratory of Physics Department of UIN Walisongo Semarang. Web-based automated assessment exercises (web basedassesment) are conducted using schoology. The result of this program of devotion is the training activity of making web basedassesment has been able to increase the competence and teachers of madrasah aliyah in Semarang city and develop web based automatic assessment in madrasah. Secondly, through teacher training activities can improve the ability in developing online learning media as an independent learning media for students. Teachers who have received training are expected to pass on their knowledge to teachers in their respective schools. Pengabdian ini bertujuan agar guru-guru madrasah di kota Semarang mampu mengembangkan web based assesment serta mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pengabdian dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan penilaian otomatis berbasis web ( web based assesment) kepada guru-guru madrasah se kota Semarang. Pelatihan dilaksanakan di laboratorium Fisika komputasi Jurusan Fisika UIN Walisongo Semarang. Pelatihan penilaian otomatis berbasis web ( web basedassesment) dilaksanakan dengan menggunakan schoology. Hasil dari program pengabdian ini adalah kegiatan pelatihan pembuatan web basedassesment telah mampu meningkatkan kompetensi dan guru-guru madrasah aliyah di kota Semarang dan mengembangkan penilaian otomatis berbasis web di madrasah. Kedua, melalui kegiatan Pelatihan guru mampu meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran online sebagai media pembelajaran mandiri bagi siswa. Guru yang telah mendapatkan pelatihan diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada para guru di sekolah masing-masing.

Abstract: Wonosari is one of the sub-districts in Ngaliyan district, Semarang city. The community in Wonosari Village is a suburban community group. They have low insight and awareness in doing sports. Sports can be used as a development of the potential, character and active role of humans in community life. Sports has benefits in all fields in the community such as education, culture, social, economic and health. Humans have been preoccupied with pragmatism in this age. They do not understand that moving is very important for health and is the most valuable asset they can have. Health is grouped into four types, physically, spiritually, socially and economically healthy. Lack of physical activity and exercise will cause adverse effects on the body. Wonosari people who have solid activities can do some physical activities to just relax muscles and blood circulation such as: cycling, walking early in the morning, sweeping the floor, mutual cooperation in the village every day, and others. If you have enough free time someone can exercise. The types of sports that can be done in the Wonosari Urban community include rhythmic gymnastics, soccer, volleyball, badminton and relaxing walking. Sports also have benefits for physical fitness, achieving spiritual, social and economic health in humans. Wonosari merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan ngaliyan Kota Semarang. Masyarakat di Kelurahan Wonosari merupakan kelompok masyarakat suburban. Mereka mempunyai wawasan dan kesadaran yang rendah dalam melakukan olahraga. Olahraga dapat dijadikan sebagai pengembangan potensi, karakter dan peran aktif manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Olahraga mempunyai manfaat dalam segala bidang di lingkungan masyarakat seperti pendidikan, budaya, sosial, ekonomi dan kesehatan. Manusia telah disibukkan dengan aktivitas pragmatisme pada zaman ini. Mereka tidak mengerti bahwa bergerak sangat penting bagi kesehatan dan menjadi harta yang paling berharga yang dapat mereka miliki. Kesehatan dikelompokkan menjadi empat macam, sehat secara jasmani, rohani, sosial dan ekonomi. Kurangnya melakukan aktivitas fisik dan olahraga akan mengakibatkan efek yang kurang baik bagi tubuh. Masyarakat Wonosari yang mempunyai kegiatan padat dapat melakukan beberapa aktivitas fisik untuk sekedar melemaskan otot maupun melancarkan peredaran darah seperti: bersepeda, jalan pagi, menyapu lantai, gotong royong di desa setiap ahad, dan lainnya. Jika memiliki waktu luang yang cukup banyak seseorang dapat melakukan olahraga. Jenis olahraga yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat Kelurahan Wonosari antara lain senam ritmik, sepakbola, bola voli, badminton dan jalan santai. Olahraga juga mempunyai manfaat untuk kebugaran jasmani, meraih kesehatan secara rohani, sosial dan ekonomi pada manusia.

Abstract: Zusammenfassung Die jungste Bundestagswahl hat verdeutlicht, das sich in Teilen der Bevolkerung Protest gegen die etablierten Parteien des Parteiensystems manifestiert. Die okonomische Theorie bietet Ansatzpunkte zur Optimierung des Verhaltnisses zwischen Wahlern und Politikern. Dabei kann die Beziehung zwischen Wahlern und Politikern als Prinzipal-Agenten-Beziehung charakterisiert werden, welche typische (negative) Konsequenzen nach sich zieht. Dieser Problematik kann aus theoretischer Perspektive durch Mechanismen zur Milderung der Agenturproblematik begegnet werden. Vergleicht man die Politik mit dem privatrechtlichen Wirtschaftsgeschehen, fallt auf, dass anreizsteuernde Mechanismen, die eine Orientierung an den Zielen der Wahler bewirken konnen, kaum vorhanden sind. Der vorliegende Beitrag arbeitet daher drei exemplarische Vorschlage heraus, wie das politische System reformiert werden konnte, und mochte eine Diskussion uber ein neues Politikverstandnis anstosen. Schlagworte: Neue Politische Okonomie, Prinzipal-Agenten-Theorie, Politiksystem, Bundestagswahl ----- The Relationship between citizens and politicians in the light of the New Political Economy: A Discussion Paper Abstract The last federal election in Germany reveals that an increasing share of the electorate seeks to protest against the established political parties. Public choice offers a starting point to reflect on the relationship between voters and politicians. This relationship represents a principal-agent relationship with typical (negative) consequences. Comparing the political system with private companies demonstrates a lack of incentive mechanisms in the political syste which would direct politicians’ orientations towards the goals of voters. This article presents three suggestions to reform the political system. Keywords: New political economy, principal-agent theory, political system, parliamentary election ----- Bibliographie: Follert, Florian: Die Burger-Politiker-Beziehung im Lichte der Neuen Politischen Okonomie: Ein Diskussionsbeitrag, dms, 1-2018, S. 235-254. https://doi.org/10.3224/dms.v11i1.04

Abstract: Mit dem zunehmend transnationalen Charakter komplexer politischer Probleme rucken Akteure internationaler Verwaltungen immer starker in den Fokus. Dieser Beitrag untersucht die Interaktionen von Ak...

Abstract: Zusammenfassung Der Beitrag prasentiert zentrale Ergebnisse der DFG Forschergruppe „International Public Administration“ (IPA). Zentrale These ist, dass es sich bei internationalen Verwaltungen um einen eigenen Verwaltungstypus handelt. Dies gilt weniger im Hinblick auf Besonderheiten formeller Strukturen, sondern vielmehr in Bezug auf organisationsspezifische Verhaltensmuster, in denen sich internationale von nationalen Verwaltungen unterscheiden. Die in diesem Schwerpunktheft versammelten Beitrage fokussieren diese Unterschiedlichkeit und beschaftigen sich insbesondere mit der Frage, was die beobachtbaren Verhaltensmuster internationaler Burokratien fur den politikgestaltenden Einfluss von Verwaltungen jenseits des Nationalstaates bedeuten. Anschliesend wird diskutiert, welche Implikationen sich aus der Beschaftigung mit internationalen Verwaltungen fur die disziplinare Verwaltungswissenschaft ergeben. Dabei vertreten wir die These, dass sich nationale Verwaltungen den hier untersuchten internationalen Burokratiemustern umso starker annahern, je mehr diese in einem Kontext transnationaler Einflusse operieren. Daran knupfen wir abschliesend ein Pladoyer fur die systematische Integration internationaler Burokratieanalysen in eine Wissenschaft der Verwaltung als Teilbereich der Erforschung der Transformation von Staatlichkeit. Schlagworte: Internationale Organisationen, Internationale Verwaltung, Einfluss, Politikgestaltung, Transnationalisierung ----- International Public Administration: A new type of bureaucracy Abstract The paper presents key findings of the DFG Research Unit International Public Administration (IPA). The central thesis is that these international administrative bodies are in fact a distinctive type of bureaucracy when compared to public administration at the national level. This is less so with respect to structural features but rather in terms of idiosyncratic organizational behavioral patterns. The papers contributing to this special issue address these peculiarities and how they affect the policy-making influence of bureaucracy beyond the nation state. In this introductory paper, we also ask about the implications for the discipline of public administration research. National administrations increasingly operate in transnational context conditions that are similar to those of international public administrations. This leads us to call for a systematic integration of international bureaucracy research into the study of administration and the transformation of governance and government. Keywords: International organizations, international public administration, influence, policymaking, transnationalization ----- Bibliographie: Knill, Christoph/Eckhard, Steffen/Bauer, Michael W.: International Public Administration: Ein neuer Burokratietyp, dms, 2-2017, S. 173-189. https://doi.org/10.3224/dms.v10i2.01

Abstract: Zusammenfassung Wird eine verwaltungswissenschaftliche Perspektive fur die Analyse von internationalen Organisationen fruchtbar gemacht, kann als Ausgangspunkt die Annahme dienen, dass die Leistungsfahigkeit internationaler Organisationen mit der Qualitat ihrer internen Organisationsstrukturen sowie personellen und sachlichen Ressourcen zusammenhangt. Bisher gibt es aber kaum verwaltungswissenschaftliche Studien, die sich systematisch-vergleichend mit internationalen Organisationen und ihren Verwaltungsstaben auseinandersetzen. Dabei gilt, dass je mehr internationale Organisationen mit Policy-Gestaltungsaufgaben betraut werden, sich desto drangender Fragen nach deren politisch-administrativer Fuhrung, demokratischer Legitimation und nach der Verselbstandigung ihrer Verwaltungsstabe stellen. Hier setzt der vorliegende Beitrag an. Es wird ausgelotet, ob und mit welchem analytischen Gewinn das klassische Konzept der Verwaltungsautonomie auf die Verwaltungsstabe internationaler Organisationen ubertragen werden kann. In einem ersten Schritt werden dazu die theoretischen Grundlagen der Autonomie von Verwaltungen diskutiert und, darauf aufbauend, ein Vorschlag entwickelt, wie die Autonomie internationaler Verwaltungsstabe angemessen konzeptualisiert werden kann. In einem zweiten Schritt wird dann die Verwaltungsautonomie fur 20 internationalen Organisationen operationalisiert und prasentiert, sowie anhand der Autonomiewerte zweier Verwaltungen illustriert, inwieweit die Ergebnisse geeignet sind, um Aussagen uber die konkreten administrativen Gestaltungsmoglichkeiten internationaler Verwaltungen zu machen. Schlagworte: Internationale Organisationen, Internationale Sekretariate, Verwaltungsautonomie ----- Conceptualizing and comparing the autonomy of International Public Administrations Abstract When analyzing international organizations from a Public Administration perspective, the basic assumption is that organizational capacities are closely linked to the quality of their internal structure, as well as personnel and material resources. So far, however, only a limited number of studies have focused on international organizations and their secretariats from a Public Administration perspective. The more international organizations are entrusted with policy-making tasks, the more questions arise about their political-administrative leadership, their democratic legitimation, and the autonomy of their administrations. This article contributes to the current debate by proposing how the classic concept of bureaucratic autonomy can be applied to the secretariats of international organizations. First, we give an overview of the major theoretical approaches to organizational autonomy in order to conceptualize international bureaucratic autonomy and its components. In a second step, we develop an indicator-based measurement strategy in order to empirically capture bureaucratic autonomy. On the basis of data collected for 20 international organizations, we present descriptive empirical results and illustrate the usefulness of our approach for informing expectations about bureaucratic behavior in concrete policy-making situations. Keywords: International Organizations, International Secretariats, Bureaucratic Autonomy ----- Bibliographie: Bauer, Michael W./Ege, Jorn /Wagner, Nora: Konzeptualisierung und Vergleich der Autonomie internationaler Verwaltungen, dms, 2-2017, S. 191-210. https://doi.org/10.3224/dms.v10i2.02