The seller offers goods with online media by relying on the description of the goods in the form of videos or photos so that consumers cannot directly check the goods to be purchased. This article analyzes the seller's liability due to hidden defects in online buying and selling transactions. This study uses a normative juridical approach. Results of the study show that hidden defective products sold by sellers in online transactions are the absolute responsibility of the seller as regulated in Article 19 of the UUPK, as well as the provisions of Articles 1365 and 1865 of the Civil Code, namely the seller is responsible for the goods sold. However, this responsibility must be proven that the seller did make a mistake, and the result of the mistake has been detrimental to the consumer. Besides the obligation of consumers to be careful, consumers also need to get protection.

The seller’s liability due hidden defective products in the online selling and buying transaction base on uupk

This study intends to find out the legitimacy of interfaith marriages according to positive law in Indonesia and private international law, especially marriages held abroad between Indonesian citizens or with a foreign national. The method used in this study was a normative juridical through a legislation approach. Basically, marriages held in Indonesia must follow the provisions of Article 2 jo. Article 56 of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The results of the analysis revealed that interfaith marriages cannot be held either in Indonesia or abroad since they conflict with the principles of private international law and positive law in Indonesia.�Tulisan ini disusun untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia dan hukum perdata internasional khususnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri di antara mereka warga negara Indonesia atau dengan seorang warga negara asing. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui pendekatan perundang undangan, perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Hasil kajian dan analisis dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan baik di dalam maupun di luar negeri karena bertentangan dengan asas asas hukum perdata internasional dan hukum positif Indonesia.

/pdf/interfaith-marriages-based-on-positive-law-in-indonesia-and-1o2ao0gt6f.pdf

Interfaith marriages based on positive law in indonesia and private international law principles

Kepailitan merupakan pranata yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang, karena Kreditor akan mendapatkan pemenuhan dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor. Pelaksanaan penjualan harta kekayaan Debitor akan dilakukan oleh Kurator. Kurator dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit mengalami kendala terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari tidak diaturnya mengenai kepailitan lintas batas atau cross border insolvency dalam UU KPKPU. Dengan demikian harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak dapat di eksekusi, maka menyebabkan semakin berkurangnya harta Debitor Pailit yang akan digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya. Oleh karena itu, perlu diketahui tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Kurator guna memenuhi hak Kreditor atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia.



Metode Penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan merujuk pada asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum kepailitan. Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang akan dilakukan yaitu secara deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dielaborasikan dengan teori dan kebiasaan dalam pelaksanaan hukum positif maupun hukum yang dicita-citakan. Tahap Penulisan dilakukan dengan cara penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.



Dengan adanya prinsip sovereignty, maka putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia. Untuk memenuhi hak-hak Kreditor atas harta Debitor Pailit, Kurator dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia yaitu melakukan penjualan sendiri atas harta Debitor Pailit dan mengajukan pengakuan terhadap proses kepailitan yang dilakukan di Indonesia.

Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor

Lawsuits submitted by patients or their families to the hospital and / or their doctors can take the form of criminal or civil lawsuits by almost always basing on the theory of negligence. This paper seeks to explore the application of the values of restorative justice in resolving cases of medical malpractice in Indonesia. This research is a qualitative research using normative legal research and uses a statute approach and a conceptual approach. The results showed that settlement of medical malpractice cases through a restorative justice approach or which is known in the culture of the Indonesian people as a consensus agreement as contained in the 4th Precepts of Pancasila is one alternative settlement that is to restore conflict to the parties most affected (victims, perpetrators and interests community) and give priority to the interests of all parties. The conclusion showed that the restorative justice emphasizes human rights and the need to recognize the impact of social injustice and in simple ways to restore the parties to their original condition rather than simply giving formal justice actors or legal actors and victims not getting any justice. Hence, restorative justice also strives to restore the security of victims, personal respect, dignity and more importantly is a sense of control so as to avoid feelings of revenge both individual or family or group.

/pdf/application-of-restorative-justice-values-in-settling-3dglppmzfz.pdf

Application of Restorative Justice Values in Settling Medical Malpractice Cases

Development Planning; Development Strategy; Public Accountability; Government Administration. This study is intended to identify the level of compatibility documents planning (RPJPD, RPJMD, and RKPD) between provincial and city/regency in East Java of Indonesia. Besides, this study also provides a framework in proposing documents for each city/regency in East Java. This research applied a qualitative method using content analysis. This study employed both primary and secondary data to gain a deeper understanding of the existing phenomenon. The primary data was gathered from in-depth interviews, while secondary data was achieved from several documents owned by each city/regency in East Java provincial. The findings of the study reveal that in general, the substance of the RPJMD in the twenty regencies/cities in East Java of Indonesia is following the provincial plan. However, there are several different sections of the format in the placement of chapters and sub-chapters of the naming of chapters. In the broader sense, the substance of the RKPD in the twenty regencies/cities is following the provincial plan.

/pdf/strategic-development-planning-in-the-perspectives-of-public-3x0bs8qnhw.pdf

Strategic Development Planning in the Perspectives of Public Accountability: Lesson from East Java in Indonesia

Buku berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata	Internasional	 ini dimaksudkan untuk menguraikan hal-hal yang	 mendasarkan dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup,	teori-teori, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di Hukum Perdata Internasional
Dengan demikian, buku ini sebagai upaya untuk	memperkenalkan materi Hukum Perdata Internasional sesuai	rencana	 kegiatan proses belajar mengajar kepada	para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan memahami materi Hukum Perdata Internasional

Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional

The increase in air pollution in cities generally comes from motor vehicle emissions. The purpose of this paper is to analyze the regulation and role of the city government through public policy to control air pollution. The regulation of air pollution control with legislation has regulated fuel standards, air capacity, negative impacts on the environment due to the use of space, and the exhaust emission threshold. Interrelated planning and regulatory actions can lead to significant reductions in pollutants that change the climate. Public policy regarding air pollution control by the city government is accommodated by the application of the principle of decentralization through regulation. The city government formulates public policies to improve the ability of the community to avoid air pollution and reduce damage to public health caused by air pollution, as well as carry out activities in planning, controlling, and controlling air environmental policy programs that lead to achieving environmental quality.

/pdf/urban-air-pollution-control-caused-by-exhaust-gas-emissions-usvjk1a97t.pdf

Urban Air Pollution Control Caused by Exhaust Gas Emissions in Developing Country Cities in Public Policy Law Perspective

PENDAHULUAN ABSTRAK Berdasarkan Stufentheorie, pengaturan perencanaan pembangunan daerah semestinya tidak boleh bertentangan dengan pengaturan perencanaan pembangunan nasional. Namun, dengan melihat sistem perundang-undangan yang dibangun itu haruslah koresponden, maka harmonisasi (keselarasan, kecocokan, keserasian) pengaturan perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak harus terjadi, terlebih karena adanya pelaksanaan asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Penggunaan asas hukum lex superiori derogat legi inferiori yang diterapkan secara kaku dalam hubungan antara pengaturan perencanaan pembangunan nasional (lex superior) dan pengaturan perencanaan pembanguan daerah (lex inferior), tentu saja akan mengedepankan kepastian hukum, sehingga akan dapat menggeser kepentingan yang lebih luas. Apabila kepastian hukum diikuti secara mutlak, maka hukum hanya akan berguna bagi hukum itu sendiri, tetapi tidak untuk masyarakat. Kata Kunci: harmonisasi, perencanaan pembangunan, otonomi daerah.

/pdf/harmonisasi-pengaturan-perencanaan-pembangunan-antara-pusat-4zg2c0284d.pdf

Harmonisasi pengaturan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah era otonomi daerah

Abstrak 
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui proses tender. Dalam proses tender ada kecenderungan untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak tertentu, sehingga merugikan peserta tender lainnya. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka ditelaah praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang berakibat terjadinya tindakan persaingan usaha tidak sehat. Penyelenggaraan tender dimaksudkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang semurah mungkin dengan kualitas sebaik mungkin. Persekongkolan tender dapat mengakibatkan proses tender berlangsung tidak adil, merugikan panitia pelaksana tender dan peserta tender yang beriktikad baik, sehingga menjurus ke arah persaingan tidak sehat. Praktik perse-kongkolan tender pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan persaingan tidak sehat yang terjadi di Indonesia berdasarkan penelitian ini, perkara pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dari tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 35 putusan KPPU atau 57% perkara yang masuk di KPPU. 
Kata kunci: persaingan usaha tidak sehat, persengkongkolan, tender

/pdf/praktik-persekongkolan-tender-pengadaan-barang-dan-jasa-179ishuc50.pdf

Praktik persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah

Sengketa medik timbul ketika terjadi malpraktik dokter. Malpraktik dokter adalah adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa apabila ada peristiwa malpraktik, pasien dimungkinkan untuk menggugat atas kerugian secara perdata ke pengadilan. Penggunaan prinsip praduga selalu bertanggung-gugat untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum perdata kepada dokter bila terjadi peristiwa malpraktik akan memberikan perlindungan hukum antara dokter dengan pasien secara proporsional dan berimbang. Dokter diberikan upaya untuk dapat melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak lalai atas peristiwa malpraktik melalui prinsip pembalikan beban pembuktian. Penggunaan prinsip tanggung gugat berdasarkan profesi dalam kajian hukum perlindungan konsumen tidak mencerminkan prinsip kesempatan yang setara dan adil dalam teori keadilan. Presumption of  Liability Principle in  Medical Disputes Abstract Medical disputes arise when doctors  are accused of malpractice . M edical m alpractice is professional misconduct by a doctor during medical practice which other parties  are  harmed by the practice . In fact ,  it is not easy to determine what constitute as a  professional mistake. Article 66 P aragraph (3) of the Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice provides that if there is a possible malpractice event  occured,  the patient is entitled to sue for damages to the civil court. The use of presumption by liability principles to hold responsibility  in civil law to the doctor when events occur malpractice will provide legal protection between doctor and patient in proportion and balance. Doctors are given the effort to be able to prove that he is innocent or not negligent for the incident of malpractice by the principle of reversal of the burden of proof. The use of professional liability principles in the study of consumer protection laws do not reflect the principles of equal opportunity and fair in the theory of justice. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a6

/pdf/prinsip-praduga-selalu-bertanggung-gugat-dalam-sengketa-1kbidm6fbn.pdf

Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-gugat dalam Sengketa Medik

Handle everyday research tasks with reliable, citation-backed results

Your personal Research Agent to handle research tasks with citation-backed results

Popular Tasks used by Researchers

How can I help with your research?

Meet SciSpace

Get more enhanced response by uploading the PDFs you want me to reference.

No relevant PDFs in your library

SciSpace is the AI research assistant for academics. Run systematic literature reviews on 280M+ papers, and write papers with cited sources. Trusted by 1M+ students, PhDs & researchers.

SciSpace | AI for Research

Analyze PDFs

Code & Manuscripts

Funding & Grants

Literature & Patents

Medical & Clinical Data

Systematic Review

Visualize & Present

Web & Data

Build a Google Scholar-like website for your research.

Build a website

Create charts and images for your research

Create a Chart

Write a paper for submission to a journal

Draft a manuscript

Patent Search

Design eye-catching scientific posters in minutes.

Scientific Poster Generation

Systematic Literature Review

One task is running at the moment. Your messages will be shown right after.

Drag and drop or click here to browse

Loved by <highlight>1 million+</highlight> researchers

Extract a list of specific topics and their sources from unstructured text

Topics

Compare and analyze relevant papers that matches with your search

Papers

Get insights from PDFs and bookmarked papers from your library

My library

Recent searches

Try searching for:

Catch AI-generated content in scholarly and non-scholarly content

{ai} Detector

Ai Writer

Get PDF Summaries, highlighted text explanations 

Chat with PDF

Effortlessly create in-text citations and bibliographies in APA and 2,500 other formats

Citation generator

Get explanations, summaries, and answers on academic papers

Ease up your research workflow with {scispace}'s cohort of exciting AI tools

Elevate your academic writing skills and convey your ideas the way you want

Paraphraser

Explore our range of reading and writing tools

Your file is being prepared and should be ready in a few minutes. If it's a large file, it might take a bit longer. You can close this window, and we'll email you the file when it's done.

You have reached a maximum limit of <strong>{limit}</strong> columns in the table. Remove at least <strong>1</strong> column to add or create another one.

Ari Purwadi

Author Tools

Chat about Author